Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kenaikan Tiket Borobudur Ditunda, Luhut: Kuota Pengunjung 1.200 Kami Pegang

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Juni 2022. Instagram
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 4 Juni 2022. Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah tetap memegang wacana pembatasan pengunjung Borobudur yaitu, 1.200 orang. 

"(Tiket) Borobudur itu kemarin sudah diputuskan rapat dan nanti akan diumumkan, tapi yang jelas kuota 1200 itu akan kita pegang," ujar Luhut di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur pada Rabu 15 Juni 2022. 

Luhut juga memastikan kuota 25 persen dari 1.200 pengunjung akan tetap diperuntukkan untuk pelajar. Ia juga berujar bahwa biaya masuk saat ini masih sebesar Rp 50 ribu. 

Sebelumnya rencana penerapan kenaikan tarif tiket naik Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu bagi wisatawan domestik mendapat kritikan dari berbagai pihak. Alhasil pemerintah memutuskan untuk menunda sementara kebijakan tersebut. 

Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan kenaikan biaya masuk destinasi Candi Borobudur ditunda untuk dikaji kembali bersama beberapa pihak terkait seperti pelaku UMKM, pemuka agama, aktivis lingkungan, dan juga tokoh masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Untuk Borobudur, keputusan untuk menaikkan biaya masih ditunda untuk dikaji kembali. Namun tentunya sudah bisa dipastikan bahwa batas daya dukung itu hanya 1.200 per hari," ujar Sandiaga.

Sandiaga menuturkan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif masuk Candi Borobudur dilakukan bukan dengan pendekatan komersial melinkan sebagai pendekatan konservasi. Hal itu, kata dia, guna memastikan Borobudur sebagai satu destinasi super yang harus betul-betul dijaga. 

RIANI SANUSI PUTRI 

Baca: Luhut Pastikan Harga Minyak Goreng Kemasan Bakal Setara Curah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

2 jam lalu

Ilustrasi adonan roti. Tabloidbintang
Terkini: Kata BPOM Dugaan Roti Aoka dan Okko Mengandung Pengawet Kosmetik, Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Heboh soal dugaan roti Aoka dan roti Okko menggunakan bahan pengawet kosmetik, zat sodium dehydroacetate, terus menjadi perbincangan publik.


Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

3 jam lalu

Luhut Pandjaitan dan Airlangga Hartarto. FOTO/Daisuke Suzuki/Pool via REUTERS dan ANTARA FOTO/Aqila Budiati
Luhut Targetkan Pembahasan Family Office Rampung Oktober 2024, Airlangga: Kita Masih Belajar

Luhut menargetkan pembahasan teknis family office rampung sebelum masa kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Seperti apa respons Menteri Airlangga?


Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

5 jam lalu

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) sebelum mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 6 Desember 2022. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas kondisi perekonomian tahun 2023, evaluasi penanganan COVID-19 serta ketahanan pangan dan energi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Beda Sikap Luhut dan Sri Mulyani soal Family Office

Menurut Luhut, pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office, agar selesai sebelum masa transisi pemerintahan.


Politikus PKB Anggap Prospek Usung Sandiaga di Pilgub Jawa Barat Kurang Bagus

13 jam lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Pondok Pesantren Assalafiyyah Mlangi II Sleman Yogyakarta Jumat 19 Juli 2024.  Tempo/Pribadi Wicaksono
Politikus PKB Anggap Prospek Usung Sandiaga di Pilgub Jawa Barat Kurang Bagus

Elektabilitas Sandiaga di Pilgub Jawa barat disebut tak bergerak naik.


Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

16 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berpidato saat peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024. Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luhut Kritik KPK: OTT Itu Kampungan

Luhut Binsar Pandjaitan sebut KPK tak pernah mendorong fungsi pencegahan. Akibatnya, ada banyak operasi tangkap tangan (OTT).


Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

18 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Luncurkan Simbara, Luhut Klaim Negara Bisa Dapat Royalti hingga Rp 10 Triliun Per Tahun

Pemerintah luncurkan Simbara dengan perluasan pada komoditas nikel dan timah. Luhut klaim bisa hasilkan royalti hingga Rp 10 triliun per tahun.


Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

1 hari lalu

Petugas melayani konsumen yang mengisi bahan bakar pada SPBU di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. PT Pertamina (Persero) resmi melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi pada 1 Oktober 2023 untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Green 95. Tempo/Tony Hartawan
Pertamina Sedang Siapkan BBM Rendah Sulfur

Pertamina tengah menyiapkan wacana emerintah soal bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur guna menekan polusi dikota-kota besar Indonesia, khususnya Jakarta.


Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menkeu Sri Mulyani saat menghadiri peluncuran dan sosialisasi implementasi komoditas nikel dan timah melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga (Simbara) di Jakarta, Senin 22 Juli 2024.Pemerintah resmi meluncurkan implementasi nikel dan timah melalui Simbara untuk mendongkrak perekonomian nasional yang berasal dari melimpahnya cadangan dua komoditas tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Family Office akan Dapat Insentif Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons rencana pemberian insentif pajak untuk orang kaya di Family office. Desain rancangan dan insentif untuk Famlily Office masih dikaji.


KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024. Nurul Gufron menyatakan bahwa KPK mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang membebaskan Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang didakwa menerima gratifikasi dan melakukan TPPU terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. TEMPO/Imam Sukamto
KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara

KPK akan terlibat menangani potensi kerugian negara yang timbul bila pemerintah mengeksekusi program family office.


Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, saat ditemui usai mengikuti Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Pemerintah Sedang Finalisasi Family Office, Targetkan Sebelum Oktober 2024

Pemerintah sedang memfinalisasi pembentukan family office. Targetkan akan rampung sebelum Oktober 2024.