Ia menilai penetapan areal KHDPK seluas 1,1 juta hektare itu sebagai keputusan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Pasalnya, luas hutan 1,1 juta hektare tersebut kurang lebih 45 persen kawasan hutan produksi dan hutan lindung milik negara di pulau Jawa dan Madura.
Sedangkan pakar sosiologi dan antropologi Arie Sujito dalam paparannya menyampaikan bahwa perlu dibuatnya roadmap kebijakan yang komprehensif dan tidak sekadar berhenti pada politik populisme.
"Karena itu fase transisional diperlukan dengan melibatkan publik dalam mengantisipasi distorsi kebijakan, mempertimbangkan subjek penerima manfaat, dengan tetap menjaga nilai kelestarian alam, keadilan ekologi serta hutan yang bermakna sosial ekonomi," kata Arie.
Adapun Heri Santoso dari Java Learning Center (Javlec) mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada menetapkan kawasan KHDPK saja. Menurut dia, harus ada persiapan pendampingan subyek pengelola KHDPK untuk dapat memperoleh market access player.
Hal ini, menurut Heri. berkaca kepada Perhutanan Sosial yang telah berjalan seluas 4 juta hektar di luar pulau Jawa yang kurang lebih 50 persennya mangkrak. Para pembicara pada forum ini menyampaikan pentingnya eksistensi hutan Jawa agar dipertahankan mengingat hutan Jawa sebagai penyangga kehidupan di pulau Jawa.
Seminar ini menghadirkan pembicara Sekretaris Jenderal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Bambang Hendroyono, pakar lingkungan dan kehutanan yang merupakan Dekan Fakultas Kehutanan UGM yaitu Sigit Sunarta, pakar Kehutanan IPB yaitu Hariadi Kartodihardjo, pakar sosiologi antropologi yaitu Arie Sujito, dan pakar hukum Totok Dwi Diantoro.
Turut hadir pula pemerhati lingkungan Transtoto Handadhari, aktivis lingkungan Haryadi Himawan, pembina paguyuban LMDH Jawa Timur Kristomo, Yayasan JAVLEC Hery Santoso, dan Ketua Almadhina Muhammad Adib.
Peserta seminar berasal dari berbagai kalangan antara lain: tokoh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Tuban, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, pemerhati hukum dari Unair, jurnalis, karyawan Perhutani dan masyarakat umum.
Baca: Imbas Perang Rusia Ukraina, Jerman Buka Kerja Sama Suplai Batu Bara dari RI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
