TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, mendukung wacana penundaan Pemilu Serentak 2024. Pasalnya, hal tersebut dinilai bakal berdampak positif pada iklim investasi di Indonesia.
Bahlil Lahadalia menyebutkan saat ini kalangan investor dan pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik. Namun begitu, ia menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 itu juga harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai mekanisme Undang-undang.
"Jadi dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara," ujar Bahlil di Gedung DPR, Rabu, 30 Maret 2022.
Selama penundaan Pemilu Serentak 2024 ditujukan untuk kebaikan bangsa, Bahlil memastikan bakal mendukung penuh.
Meski begitu, menurut dia, hal itu membutuhkan proses politik di parlemen terlebih dahulu, apakah disetujui atau tidak. "Itu wajar-wajar saja tinggal bagaimana proses di parlemen bagaimana boleh atau tidak monggo saja diselesaikan disini, jangan bagaimana memisahkan diri dari publik Indonesia saja," ucap Bahlil.
Belakangan ini isu penundaan pemilu 2024 kembali mengemuka seiring dengan wacana menambah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode. Pada akhir 2019, Presiden Jokowi langsung menolak masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
