KKP Sebut Ilegal Fishing yang Dilakukan Kapal Asing Alami Penurunan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat mengikuti Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Pantai Nongsa, Kota Batam, Kamis (17/3/2022).

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan kasus ilegal fishing atau praktik penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal asing mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, tahun ini, pihaknya berhasil menangkap kapal asing yang melakukan illegal fishing sebanyak enam unit. “Jadi, ilegal fishing yang dilakukan negara tetangga semakin menurun dari yang tadinya ratusan pada 2021,” katanya dalam konferensi pers di Hotel InterContinental Jakarta, Pondok Indah, Selasa, 29 Maret 2022.

Enam kapal asing yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia tersebut adalah empat unit kapal dari Malaysia dan dua unit kapal dari Filipina. Namun, ia sangat menyayangkan bahwa ilegal fishing justru semakin banyak dilakukan oleh sejumlah nelayan lokal. Para nelayan lokal tersebut, melakukan penangkapan ikan secara berlebihan atau overfishing.

“Kapal lokal sendiri harus ditata. Jadi, mereka ambil tidak ada waktunya,” kata Menteri KKP Trenggono.

Menurut Trenggono, para nelayan yang menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) harus ada pembatasan waktu seperti yang dilakukan di negara maju seperti Eropa.

“Idealnya, pengambilan ikan ada jadwal, kapan ambilnya, ikannya jenis apa, dan ikan yang kecil dibalikan lagi. Ini kita akan terapkan untuk generasi berikutnya,” kata Trenggono.






KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

1 hari lalu

KKP Kuburkan Paus yang Terdampar Mati di Bali

Dari hasil identifikasi visual yang dilakukan oleh BPSPL Denpasar diketahui paus tersebut merupakan jenis Paus Bryde berukuran sekitar 4-5 meter


Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

3 hari lalu

Berita Terkini: Penjelasan Naiknya Biaya Haji Ketika Arab Turunkan Ongkos Paket, Erick Thohir Ungkap Persoalan Hukum BUMN

Berita terkini ekonomi dan bisnis petang ini mulai dari penjelasan Kemenag mengenai biaya haji hingga Erick Thohir yang ungkap persoalan hukum di BUMN


SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

4 hari lalu

SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

SCI mendorong kementerian mengembangkan rantai pasok komoditas. Saat ini hanya KKP yang sudah baik.


KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

4 hari lalu

KKP Tangani 25 Kasus Mamalia Laut Terdampar Sepanjang 2022, Paling Banyak Paus

Penanganan kejadian keterdamparan mamalia laut adalah strategi KKP dalam menjaga kesehatan laut Indonesia.


KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

8 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

9 hari lalu

KKP Fasilitasi 328 Ribu Pelaku Usaha Akses Pembiayaan Rp 10,49 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan telah memfasilitasi 328.086 pelaku usha


DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

9 hari lalu

DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena nelayan kekurangan solar dan pupuk subsidi.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

9 hari lalu

Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.


Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

12 hari lalu

Tenggelamkan! dan 5 Pernyataan Terviral Susi Pudjiastuti Saat Menjabat Menteri

Kala menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti kerap melontarkan kalimat kontroversial, terviral Tenggelamkan!


Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

13 hari lalu

Memahami Terminologi dan Regulasi Penjualan Pulau

Hukum di Indonesia tidak memungkinkan terjadinya jual-beli pulau secara legal.