Namun faktanya pada Pemilu 2019, PPATK menemukan bahwa transaksi dalam RKDK sangat bervariasi.
Transaksi dilakukan melalui nomine atau nama orang yang berbeda. Saat itu, Ivan mengaku FKDKP dan PPATK dibuat kebingungan dengan banyaknya transaksi keuangan yang terjadi.
Di sisi lain, Ivan melihat aturan yang ada tidak mewajibkan seluruh kontestan menggunakan biaya operasional dari RKDK. “Makanya tidak heran RKDK flat. Begitu coblosan, baru RKDK bergerak,” katanya.
Ivan berharap kontestan Pemilu menjalankan kontestasi politik sesuai dengan visi dan misinya. “Tidak bisa diadu yang CC300 dan CC4000 karena kekuatan uang. Karena jelas dari situ siapa yang leading di depan,” ucap Ivan.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
BACA: PPATK Duga Afiliator Investasi Bodong Digunakan untuk Cuci Uang
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
