TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Investasi memastikan mundurnya SoftBank dari daftar calon investor Ibu Kota Negara (IKN) tak akan memberikan dampak besar. Musababnya, perusahaan asal Jepang ini belum meneken komitmen apa pun dengan pemerintah.
“Kan belum ada komitmen apa-apa, belum ada kesepakatan sama sekali. Dulu memang SoftBank datang karena menyatakan ketertarikan, lalu pemerintah menerima dengan baik,” ujar Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Nurul Ichwan saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2022.
Ichwan mengimbuhkan, keputusan SoftBank juga tidak akan mempengaruhi investor-investor lain yang sudah melirik untuk menanamkan modal di Ibu Kota. Bila mundurnya SoftBank berdampak terhadap citra negatif IKN Indonesia di mata dunia, dia mengklaim pemerintah sudah bersiap menyampaikan penjelasan secara terang.
Pada 2020, SoftBank berminat menyuntik dana segar untuk pembangunan IKN sebesar US$ 100 miliar. Pemerintah bahkan menunjuk CEO SoftBank Masayoshi Son sebagai Ketua Dewan Pengarah IKN bersama Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan atau MBZ.
Namun pada pekan lalu, SoftBank mengkonfirmasi perusahaan tidak akan ikut serta menjadi investor di IKN. Meski demikian, manajemen memastikan akan tetap melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio perusahaan di SoftBank Vision Bank. SoftBank memiliki komitmen menanamkan modal di sektor lain di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berujar SoftBank urung mendanai megaproyek di Kalimantan Timur setelah saham perusahaan asal Jepang itu anjlok. Walau begitu, ia mengklaim pemerintah sudah mendapat komitmen dari negara lain di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.
“Vision fund-nya (SoftBank) colabs, enggak jadi. Saya harapkan vision fund dari Abu Dhabi dan Arab Saudi bisa masuk tanpa lewat SoftBank lagi,” tutur Luhut.
Dua pejabat pemerintahan sebelumnya mengungkapkan mundurnya SoftBank berkaitan dengan permintaan perusahaan terhadap pemerintah Indonesia yang tak masuk akal. Mereka berujar SoftBank meminta jumlah penduduk IKN minimal 50 juta orang.
"Kita bilang wah tidak mungkin," kata seorang pejabat. Selain syarat jumlah penduduk, SoftBank menginginkan semua industri yang ada di Jakarta diboyong ke IKN.
Padahal pemerintah memiliki desain untuk membangun ibu kota dengan konsep kota kecil. Area pembangunan di IKN pun hanya akan memakan porsi sebesar 25 persen dari total keseluruhan lahan. "Jadi bagaimana pun, bisnis itu tidak bisa dipaksakan," kata sumber tersebut.
Baca Juga: Luhut Bantah SoftBank Minta Penduduk IKN Minimal 50 Juta Orang
