TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah mundurnya SoftBank sebagai investor Ibu Kota Negara berkaitan dengan berbagai permintaan yang tidak masuk akal. Salah satunya, SoftBank dikabarkan meminta jumlah minimal penduduk IKN 50 juta orang.
"Enggak ada itu," ujar Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Maret 2022.
Luhut menjelaskan SoftBank urung mendanai pembangunan IKN setelah saham perusahaan asal Jepang ini drop. SoftBank juga gagal memperoleh dana dari investor Arab Saudi dan Abu Dhabi melalui Vision Fund.
Rencana untuk mundur dari proyek ibu kota baru, kata Luhut, sudah disampaikan pemerintah sejak lama. Saat ini pemerintah berfokus mencari investor baru dari berbagai negara. Teranyar, Luhut mengatakan Abu Dhabi dan Arab Saudi berkeinginan ikut terlibat dalam pembangunan IKN.
Adapun nilai komitmen investasi dari Abu Dhabi mencapai US$ 20 miliar. Sedangkan Arab belum merumuskan nilai investasi yang akan dibenamkan di proyek mercusuar itu.
Dua sumber Tempo yang berkedudukan sebagai pejabat di pemerintahan sebelumnya mengatakan SoftBank meminta jumlah penduduk IKN minimal 50 juta orang.
"Kita bilang wah tidak mungkin," kata seorang pejabat. Selain syarat jumlah penduduk, SoftBank menginginkan semua industri yang ada di Jakarta diboyong ke IKN.
Padahal pemerintah memiliki desain untuk membangun ibu kota dengan konsep kota kecil. Area pembangunan di IKN pun hanya akan memakan porsi sebesar 25 persen dari total keseluruhan lahan."Jadi bagaimana pun, bisnis itu tidak bisa dipaksakan," kata sumber tersebut.
Baca Juga: Luhut Kirim Tim ke Arab Bahas Investasi IKN: Saya WA Terus dengan Crown Prince
