TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Artati Widiarti menargetkan Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha sepanjang tahun 2022.
Menurut Artati melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas.
“Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga 2 digit atau mencapai target optimistis sebesar Rp 10 triliun,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 15 Februari 2022.
Adapun lokasi prioritas yang ditargetkan seperti Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.
Artarti memaparkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 8,05 triliun yang disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha. Berdasarkan pantauan dan evaluasinya, TPUKP ikut menyalurkan pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp 43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan terhadap 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.
Dia ingin pencapaian ini ditingkatkan supaya kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP,” ujar Artati.
Selain itu dia juga menegaskan para TPUKP mempunyai peran penting untuk mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha. Terlebih mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan.
Menurut pemaparan Artati, 78 TPUKP yang tersebar di 34 provinsi bertugas melakukan pendampingan pelaku usaha dengan menjalankan layanana GISELA secara bergerak (mobile).
“Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP,” tuturnya.
Dia menginformasikan juga dalam mendukung pelaksanaan GISELA, Ditjen PDSPKP melakukan penguatan kelembagaan di daerah melalui pembentukan kelompok kerja (Pokja) GISELA pada 34 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Langkah ini bagian dari usaha pemerataan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Baca Juga: KKP Gagalkan Kapal Ikan Asing Ilegal Curi Ikan di Selat Malaka
