TEMPO.CO, Jakarta - CEO PT Kapal Api Global Soedomo Mergonoto berbagi cerita soal kecenderungan konglomerat yang ingin menghindari pajak. Namun, berkembangnya sistem perpajakan membuat upaya penghindaran semakin sulit. Dia pun mengimbau agar para konglomerat tertib pajak.
Hal tersebut disampaikan oleh Soedomo dalam acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Jawa Timur, Kamis, 20 Januari 2022. Di hadapan sejumlah konglomerat dan pimpinan Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan, dia bercerita bahwa saat ini semakin sulit untuk menghindar dari kewajiban perpajakan.
Soedomo membagikan pengalamannya sendiri saat mendapatkan 'surat cinta' dari petugas pajak atas hartanya. Dua puluh tahun lalu, Soedomo memiliki deposito di DBS Bank Singapura yang sudah ditutup beberapa waktu setelahnya, ternyata belum terdapat pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari deposito itu.
"Setelah kami tax amnesty [TA], katanya kan kalau TA enggak dicari-cari lagi, tetapi baru-baru ini kami ditegur. Pak Domo, ada deposito di DBS itu 20 tahun yang lalu kok enggak bayar pajak penghasilannya sama bunga. Wah, saya kaget, kok bisa tahu, padahal kan saya ini lupa. Ini lupa tetapi komputer ini digitally enggak bisa lupa. Jadi ini terpaksa saya bayar, mau enggak mau," ujar Soedomo pada Kamis.
Dia pun menyatakan bahwa secara naluriah memang terdapat keinginan untuk menghindar kewajiban perpajakan. Bagaimana tidak, semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin besar pula tarif pajaknya, sehingga penghindaran kewajiban pajak akan 'menambah' harta seseorang.
Meskipun begitu, Soedomo menyatakan semakin sulit untuk menghindari kewajiban perpajakan. Buktinya di antaranya dari kejadian deposito 20 tahun lalu tersebut. Dia pun mengimbau para konglomerat di acara sosialisasi UU HPP dan masyarakat secara umum untuk mematuhi kewajiban perpajakan.
"Ya kami taati saja, apalagi sekarang kita mau menghindar ini sangat susah. Pastinya ya mau menghindar, ya ini kan ngomong blak-blakan saja, kalau bisa menghindar ya menghindar, tetapi kalau sekarang ini sudah begitu ketat, sudah digital semua, mau menghindar tidak bisa. Dan ini saya hanya bisa mengimbau para wajib pajak, sekarang ini pajak ini sulit sekali kalau mau main-main, jadi saya mengimbau ya bayar saja lah," ujarnya.
Soedomo pun berharap petugas pajak tidak terus mengejar para konglomerat yang sudah taat pajak, terutama yang sudah mengikuti tax amnesty jilid I atau program pengungkapan sukarela (PPS)—yang sering disebut tax amnesty jilid II. "Terus terang, kalau kita sudah bayar ini ya aparat pajak jangan nyari-nyari terus," ujarnya sambil tertawa.
BISNIS
Baca juga: Jawaban Faisal Basri Soal Pembangunan Ibu Kota Negara Bisa Pulihkan Ekonomi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
