2. Ada Varian Covid-19 Omicron, Sri Mulyani Ingatkan Risiko Inflasi di Negara Maju
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dunia masih dihadapkan oleh ancaman pandemi Covid-19 yang belum berakhir pada 2022. Risiko dari sisi kesehatan, sosial, hingga ekonomi terus muncul seiring dengan merebaknya varian baru virus Corona, yakni Omicron, yang telah ditemukan di sejumlah negara.
Salah satu dampak yang akan ditimbulkan dari ketidakpastian global ini adalah peningkatan inflasi di berbagai negara maju. Inflasi memungkinkan adanya imbas langsung ke harga konsumen yang meningkat pada tahun depan.
“Hal yang perlu diwaspadai adalah peningkatan inflasi terutama pada production price indicator baik di negara maju, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan RRT (Cina), maupun dari sisi kemungkinan transmisi ke harga konsumen yang akan meningkatkan karena kenaikan inflasi,” ujar Sri Mulyani dalam YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 29 November 2021.
Sri Mulyani melanjutkan, kenaikan inflasi akan mendorong perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju. Salah satunyanya pengurangan stimulus moneter atau tapering off oleh Bank Sentral Amerika.
Berbagai dampak dari adanya sinyal ketidakpastian global, kata Sri Mulyani, telah membuat Dana Moneter Internasional (IMF) mengoreksi prediksi angka pertumbuhan ekonomi global yang semula 5,9 persen pada 2021 menjadi 5,7 persen. IMF juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen pada 2022.
Baca berita selengkapnya di sini.
3. Stafsus Erick Thohir Sentil Ahok: Jangan Sampai Komut Pertamina Merasa Dirut
Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, menyoroti pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mengkritik kontrak BUMN beberapa waktu lalu. Arya mengingatkan agar Ahok mengetahui batasan-batasan sebagai komisaris utama perseroan.
"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina juga menjadi komisaris merasa direktur gitu. Komut merasa Dirut itu jangan, harus tahu batasan-batasannya," ujar Arya dalam pesan suara kepada awak media, Ahad, 28 November 2021.
Jumat lalu, Ahok dalam akun Youtube Panggil Saya BTP menyebut banyak kontrak bisnis di BUMN yang merugikan perusahaan pelat merah termasuk Pertamina. Ahok pun marah dengan temuan itu.
Selain merugikan BUMN, kata dia, kontrak bisnis itu justru menguntungkan pihak lain. Ahok pun menyebut meskipun kontrak itu merugikan BUMN, namun hanya dianggap angin lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga tersebut hanya menilai masalah itu hanya persoalan salah bayar atau kelebihan bayar.
Arya Sinulingga menilai apa yang disampaikan Ahok itu sebenarnya sudah lama dibicarakan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca berita selengkapnya di sini.
