TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah lebih memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar memiliki daya saing sehingga dapat menekan produk impor yang banyak dijual di platform lokapasar (e-commerce).
"Platform e-commerce itu seakan dikuasai oleh produk impor. Maka, saya menilai penting untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan UMKM kita agar berdaya saing yang akhirnya berdampak positif terhadap perekonomian nasional," kata dia dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu 23 Oktober 2021.
Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), dikatakannya, transaksi lokapasar sepanjang 2020 mencapai Rp253 triliun dan diperkirakan bisa mencapai Rp337 triliun pada 2021. Namun, lanjutnya, 90 persen lebih produk yang dijual di lokapasar Indonesia adalah produk impor.
Menurut dia, angka tersebut perlu diimbangi dengan pertumbuhan produk-produk kebutuhan konsumen dengan harga kompetitif dan kualitas barang yang baik.
"UMKM kita harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan (di lokapasar) tersebut," terang LaNyalla.
Baginya, salah satu kelemahan pelaku UMKM ialah masih banyak yang belum memahami pengetahuan dan pengetahuan terkait dunia digital.
Meskipun, pelaku UMKM milenial, dinilainya, telah ada yang merambah ke pasar internasional melalui berbagai kanal media sosial, namun persentasenya masih kecil dibandingkan dengan UMKM konvensional.
"Pelaku UMKM perlu dibekali dengan pemahaman keuangan secara profesional, akses pembiayaan serta pengelolaan yang profesional untuk merambah pasar ekspor," paparnya.
LaNyalla menilai Koperasi Produsen Angudi Logam Abadi di Tulungagung dapat dijadikan contoh keberhasilan karena telah meluncurkan produk cangkul dengan merek Merah Putih berlabel standar nasional Indonesia (SNI) melalui dukungan pembiayaan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan pasokan bahan baku dari PT Krakatau Steel Tbk.
Produksi cangkul ini merupakan program kolaborasi Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Perindustrian, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), dan BUMN untuk menekan impor cangkul.
"Pemerintah perlu melakukan langkah yang serius melalui kebijakan yang strategis untuk mendorong UMKM memproduksi berbagai kebutuhan dalam negeri. Sebab, pelaku UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Jika tidak begitu, maka UMKM kita di dalam pasar e-commerce akan terus tergerus oleh produk luar negeri," utaranya.
