Silang Sengkarut Proyek Taman Nasional Komodo hingga Diminta Disetop UNESCO

Kadal raksasa komodo di Taman Nasional Komodo. Dok. Kemenparekraf

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Warisan Dunia UNESCO meminta pemerintah menghentikan semua proyek infrastruktur di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Proyek tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap nilai universal luar biasa atau outstanding universal value (OUV).

Aktivis lingkungan menilai kabar ini sangat membahagiakan. “Setelah perjuangan yang cukup panjang,” kata anggota Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata sekaligus peneliti Sunsprit, Venan Haryanto, kepada Tempo, Senin, 2 Agustus 2021.

UNESCO dalam suratnya meminta proyek berhenti sampai pemerintah menyerahkan revisi amdal. Uni Internasional untuk Konservasi Alam (International Union for Conservation of Nature, IUCN) akan melalukan peninjauan.

"Mendesak negara pihak untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasanya hingga amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN," tulis Komite Warisan Dunia Unesco dalam draf suratnya bernomor 44 COM 7B.93.

Pemerintah berencana memoles Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi wisata premium. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah menyampaikan angan-angannya mematok tarif masuk bagi wisatawan di kawasan Pulau Komodo hingga Rp 14 juta per orang dengan skema membership.

Menggunakan dana yang dialokasikan untuk proyek strategis nasional kawasan pariwisata super prioritas, pemerintah mulai membangun sarana prasarana di Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Di habitat komodo di Pulau Rinca, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan pembangunan elevated deck, dermaga, pusat informasi, serta penginapan ranger, guide, dan peneliti.

Dua perusahaan ditengarai memegang peran besar dalam pembangunan kawasan strategis ini. Korporasi yang mengantongi konsesi di zona pemanfaatan itu adalah PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) dan PT Segara Komodo Lestari (SKL).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawa sempat mengkonfirmasi soal nama KWE dan SKL. Namun ia menampik pembangunan kawasan wisata semata-mata melibatkan dua perusahaan.  “Terkait konsesi pembangunan Labuan Bajo hanya pada dua perusahaan tidak ada (tidak benar),” ujar Wayan, Oktober 2020 lalu.

Wayan mengatakan ruang lingkup pemegang izin pembangunan Taman Nasional Komodo saat ini bersifat konkuren atau bersama. Artinya, kewenangan pengelolaan usaha pariwisata khususnya di dalam kawasan taman nasional ditangani oleh Pemerintah Provinsi NTT untuk pengembangan destinasi super-premium.

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, KWE memegang konsesi seluas 426,07 hektare. Sebesar 274,13 hektare berada di kawasan Pulau Padar dan 151,94 hektare lainnya di Pulau Komodo. Kemudian SKL ditengarai memegang konsesi 22,1 hektare untuk pengembangan Pulau Rinca.






AirAsia Buka Penerbangan Padang-Kuala Lumpur per 1 Oktober, Simak Jadwalnya

1 hari lalu

AirAsia Buka Penerbangan Padang-Kuala Lumpur per 1 Oktober, Simak Jadwalnya

Station Manager AirAsia Budi Pebrianto mengatakan jadwal penerbangan internasional AirAsia rute Kuala Lumpur - Padang - Kuala Lumpur periode Summer 20


UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

2 hari lalu

UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

UNWTO mencatat pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.


Tarik Wisatawan Mancanegara, Gubernur Kepri Minta Kebijakan Bebas VoA Diberlakukan Lagi

2 hari lalu

Tarik Wisatawan Mancanegara, Gubernur Kepri Minta Kebijakan Bebas VoA Diberlakukan Lagi

Kunjungan wisatawan mancanegara mulai membaik di Kepulauan Riau, terutama Batam.


Tarif Transportasi Laut di Kepri Melonjak Akibat BBM Naik, Pengamat: Tren Wisata Berubah

3 hari lalu

Tarif Transportasi Laut di Kepri Melonjak Akibat BBM Naik, Pengamat: Tren Wisata Berubah

Di Kepulauan Riau, angkutan transportasi sudah mengalami kenaikan harga akibat BBM naik mulai Selasa, 6 September lalu.


Sandiaga: Saatnya Tak Lagi Kejar Angka Wisatawan, Tapi Fokus ke Pariwisata Berkelanjutan

4 hari lalu

Sandiaga: Saatnya Tak Lagi Kejar Angka Wisatawan, Tapi Fokus ke Pariwisata Berkelanjutan

Sandiaga menyatakan sudah saatnya Indonesia menerapkan pariwisata berbasis masyarakat, berkelanjutan dan inklusif.


Kumpulkan Jejaring Diaspora, Yogyakarta Promosikan Wisata ke Mancanegara

4 hari lalu

Kumpulkan Jejaring Diaspora, Yogyakarta Promosikan Wisata ke Mancanegara

Pemulihan pariwisata Yogyakarta tidak bisa sekadar membuat program-program dan paket wisata.


Six Fantastic Jadi Andalan Pariwisata Kabupaten Lebak

4 hari lalu

Six Fantastic Jadi Andalan Pariwisata Kabupaten Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak menyasar pariwisata karena sektor ini memiliki efek domino terhadap bidang lain, seperti infrastruktur, konservasi, pendidikan, sampai kesehatan.


Pelaku 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Berkumpul di Batam Creative Festival

5 hari lalu

Pelaku 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Berkumpul di Batam Creative Festival

Batam Creative Festival adalah salah satu media kampanye Gerakan Ekonomi Kreatif di Kota Batam.


Sandiaga Undang Investor Kembangkan Infrastruktur Klungkung Bali, Peluang Investasi Rp 320 M

7 hari lalu

Sandiaga Undang Investor Kembangkan Infrastruktur Klungkung Bali, Peluang Investasi Rp 320 M

Sandiaga Salahuddin Uno mengundang investor untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan infrastruktur dan penunjang pariwisata.


Pengoperasian LRT Jabodebek Molor Lagi, KAI Berharap Pembengkakan Biaya Tak Bertambah

7 hari lalu

Pengoperasian LRT Jabodebek Molor Lagi, KAI Berharap Pembengkakan Biaya Tak Bertambah

Molornya jadwal pengoperasian LRT Jabodebek membuat KAI kehilangan potensi pendapatan dari penjualan tiket.