Tertekan Akibat PPKM Darurat, Pengelola Mal Minta Tiga Insentif ke Pemerintah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung saat diberlakukannya PPKM level 4 di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Sejak diberlakukannya PPKM Darurat dan level 4 pada 3 Juli 2021, seluruh pusat perbelanjaan di Jawa-Bali ditutup hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Tempo/Tony Hartawan

    Suasana pusat perbelanjaan yang sepi pengunjung saat diberlakukannya PPKM level 4 di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Sejak diberlakukannya PPKM Darurat dan level 4 pada 3 Juli 2021, seluruh pusat perbelanjaan di Jawa-Bali ditutup hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat masih akan terus dirasakan meskipun kebijakan tersebut sudah berakhir pada akhir pekan lalu.

    Untuk itu, Alphonzus berharap pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghapusan PPh Final atas biaya sewa, Service Charge dan penggantian biaya listrik.

    "Pusat Perbelanjaan memerlukan penghapusan PPh Final atas biaya sewa, service charge dan penggantian biaya listrik yang sampai dengan saat ini masih belum direspon oleh pemerintah," ujar Alphonzus kepada Tempo, Kamis, 29 Juli 2021.

    Pasalnya, Alphonzus mengatakan insentif berupa pembebasan PPN atas biaya sewa yang sebelumnya diumumkan pemerintah akan lebih banyak dinikmati oleh para penyewa tapi tidak untuk pusat perbelanjaan. "Karena yang wajib membayar PPN adalah para penyewa, bukan Pusat Perbelanjaan."

    Para pengelola pusat perbelanjaan berharap penghapusan PPh Final tersebut dapat diberikan paling tidak selama setahun. Pasalnya, pusat perbelanjaan sudah mengalami keterpurukan kurang lebih selama 18 bulan ini.

    Ditambah lagi dengan penutupan operasional selama pemberlakuan PPKM Darurat sampai dengan saat ini. "Berdasarkan pengalaman selama pandemi ini, untuk meningkatkan tingkat kunjungan hanya sebesar 10 persen sampai 20 persen akan memerlukan waktu tidak kurang dari tiga bulan," tutur Alphonzus.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.