Logo PT Pegadaian (Persero), PT Bank BRI (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Iklan
Jika holding ultra mikro sampai terbentuk, Suroto mengklaim masyarakat kecil akan semakin kesulitan untuk mempertahankan aktivitas ekonomi mereka saat dilanda krisis ekonomi. Sebab, ungkapnya, masyarakat tidak akan memiliki opsi lain untuk mendapatkan akses kredit selain dari pilihan yang disediakan holding ultra mikro.
Sebagaimana diketahui, sejumlah aktivis dan organisasi masyarakat sipil mendeklarasikan diri terbentuknya Koalisi Masyarakat Sipil untuk menolak rencana kebijakan holding ultra mikro pada 18 Juni lalu.
Koalisi ini menganggap rencana holding ultra mikro bertentangan. Antara lain dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan usaha yang sehat.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate
1 hari lalu
LPDB-KUMKM jadi Mitra Terbaik Koperasi Jasa KORPRI Kota Ternate
LPDB-KUMKM merupakan mitra terbaik bagi koperasi dan UMKM Kota Ternate
LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir
2 hari lalu
LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir
LPDB-KUMKM melakukan penjajakan dengan industri gula nasional.
OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya
6 hari lalu
OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya
Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bali Artha Anugrah, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
21 hari lalu
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Bali Artha Anugrah, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Setelah izin usaha izin PT BPR Bali Artha Anugrah dicabut oleh OJK, maka LPS langsung menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.
Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan
24 hari lalu
Menteri Teten: RUU Perkoperasian untuk Penguatan Kelembagaan
Menteri Teten mengatakan bahwa RUU Perkoperasian untuk penguatan kelembagaan.
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
37 hari lalu
MenkopUKM Minta DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
37 hari lalu
MenKopUKM Desak DPR Segera Bahas RUU Perkoperasian
Menteri Koperasi dan UKM atau MenKopUKM, Teten Masduki, kembali meminta dukungan Komisi VI DPR RI agar legislatif segera membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
LPS Mulai Bayar Simpanan Nasabah BPR Aceh Utara, Tahap Pertama Lebih dari Rp 500 Juta
50 hari lalu
LPS Mulai Bayar Simpanan Nasabah BPR Aceh Utara, Tahap Pertama Lebih dari Rp 500 Juta
LPS mulai membayar simpanan nasabah BPR Aceh Utara pada hari ini. Untuk tahap pertama, LPS membayar Rp 538,83 juta.
Sudah 6 BPR Ditutup OJK Tahun Ini, LPS: Nasabah dan Masyarakat Tak Perlu Khawatir
57 hari lalu
Sudah 6 BPR Ditutup OJK Tahun Ini, LPS: Nasabah dan Masyarakat Tak Perlu Khawatir
OJK menghentikan operasional 6 BPR di awal tahun ini, namun LPS berharap nasabah dan masyarakat tetap tenang karena simpanan mereka dijamin.
BPR Bank Purworejo Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
22 Februari 2024
BPR Bank Purworejo Bangkrut, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah
Lembaga Penjamin Simpanan menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan likuidasi Perumda BPR Bank Purworejo, Jawa Tengah.
