Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Deposito 20,1 Miliar Raib, YLKI Sebut Klaim BNI soal Bilyet Palsu Tak Masuk Akal

image-gnews
BNI. ANTARA
BNI. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mempertanyakan klaim PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI soal bilyet deposito palsu senilai Rp 20,1 miliar milik Hendrik dan Heng Tao Pek.

"Klaim palsu menjadi tidak masuk akal. Karena selama tiga tahun terakhir dicek ada dana sebesar itu di bank. Berarti bank mengelolanya selama itu," kata Tulus ketika dihubungi, Ahad, 20 Juni 2021.

Sebaliknya, menurut Tulus, jika benar bilyet deposito itu adalah palsu, berarti tak ada dana sebesar Rp 20,1 miliar di BNI selama ini. Padahal, kedua nasabah mengaku selama ini rutin mengecek saldo, mencetak buku tabunganya per bulan dan tak menemukan kejanggalan.

Pernyataan Tulus menanggapi kasus kehilangan deposito yang ditabung nasabah BNI cabang Peti Kemas Pelabuhan Makassar, Hendrik dan Heng Tao Pek sejak tahun 2018. Pada Maret 2021 lalu, Hendrik tak bisa mencairkan deposito karena BNI menyebutkan empat bilyet deposito yang dimilikinya adalah palsu. 

Ia juga mengaku bahwa tiap bulan aktif mengecek dana yang didepositokan tersebut. Bahkan, per bulan nasabah mencetak aktivitas transaksi di buku tabungannya.

Hendrik mengaku sebelumnya tertarik menempatkan uangnya di BNI karena ada iming-iming bunga deposito sebesar 8,25 persen per bulan. Ia lalu mentransfer uang total Rp 20,1 miliar dari Bank Maspion ke BNI lewat sistem RTGS. Seluruh transaksinya diklaim legal dan ada buktinya.

Setelah berulang kali mempertanyakan nasib uang depositonya tak berbuah hasil, Hendrik melaporkan kasus ini ke polisi dan pengadilan. Terkait hal ini, BNI menjelaskan sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kominfo akan Blokir Akun Bank dan E-Wallet Bandar Judi Online

9 jam lalu

Ilustrasi judi online.
Kominfo akan Blokir Akun Bank dan E-Wallet Bandar Judi Online

Setelah para bandar judi online ini bisa terpetakan, Samuel menuturkan Kominfo akan mulai melihat kepada pemainnya.


KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

14 jam lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sita Fee Dalam Kasus Korupsi DJKA Kemenhub, Ada Deposito Rp 10 Miliar

KPK telah menyita fee yang diterima bekas PPK Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Jawa Bagian Tengah atau BTP Semarang 2017-2021, Yofi Oktarisza.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

23 jam lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


Rincian Tugas Komisaris Independen dalam Sebuah PT atau BUMN Menurut UU

1 hari lalu

Rincian Tugas Komisaris Independen dalam Sebuah PT atau BUMN Menurut UU

Sigit Widyawan, suami dari sepupu Presiden Joko Widodo kembali diangkat menjadi komisaris independen PT Bank Negara Indonesia (Presero). Tugasnya?


Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

1 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

Tugas Komisaris Independen seperti yang dijabat Sigit Widyawan di sebuah perusahaan diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas


Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

2 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Begini Tugas Ipar Jokowi, Sigit Widyawan, Sebagai Komisaris BNI

Sigit Widyawan kembali diangkat menjadi komisaris BNI yang kedua kalinya. Ada sejumlah tugas ipar Presiden Jokowi itu sebagai komisaris.


Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

2 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

Berita terpopuler: Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sigit Widyawan, menjadi komisaris di BNI. BP Tapera bantah dana Tapera untuk bangun IKN.


Ipar Jokowi Duduki Jabatan Komisaris Independen BNI

3 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ipar Jokowi Duduki Jabatan Komisaris Independen BNI

Sigit Widyawan, Ipar Jokowi menjabat Komisaris Independen PT BNI (Persero) sejak 2018


YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

3 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
YLKI Minta Pemerintah Penuhi Tuntutan Masyarakat Batalkan Tapera

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) minta pemerintah membatalkan rencana penarikan iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera).


Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

7 hari lalu

Foto udara kondisi sebagian permukiman yang mengalami pemadaman listrik bergilir di Kelurahan Pisang, Pauh, Padang, Sumatera Barat, Rabu 5 Juni 2024. PLN UID Sumbar menyatakan kondisi kelistrikan di provinsi itu hampir 60 persen atau lebih dari 900 ribu pelanggan telah kembali menyala pascagangguan kelistrikan yang terjadi pada jaringan transmisi di Sumatera bagian selatan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Cerita Warga Lampung Terdampak Pemadaman Listrik Pulau Sumatera: Tak Bisa Mencuci Baju, Kehilangan Sinyal, dan Berharap Kompensasi

Aliran listrik di Kabupaten Lambung Tengah dikabarkan telah kembali normal pasca pemadaman listrik berkepanjangan pada Selasa, 4 Juni 2024.