Ridwan Kamil Belum Terima Usulan Rencana Bukit Algoritma Jadi Bagian dari KEK

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Ridwan Kamil saat menghadiri Rakerda Jabar Bergerak, di Ballroom Hotel Grand Preanger Bandung, Minggu (11/4/2021). (Foto: Pipin/Biro Adpim Jabar).

    Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Ridwan Kamil saat menghadiri Rakerda Jabar Bergerak, di Ballroom Hotel Grand Preanger Bandung, Minggu (11/4/2021). (Foto: Pipin/Biro Adpim Jabar).

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum tahu soal rencana Bukit Algoritma yang kabarnya akan menjadi bagian dari pengembangan rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0 di Sukabumi. “Gak ada lagi KEK di Sukabumi kecuali Cikidang,” kata dia pada Tempo, Rabu, 14 April 2021.

    Ridwan Kamil mengatakan, kemungkinan besar pengusul KEK Cikidang mengubah bisnisnya. “Kayanya dia mengubah bisnisnya, yang tadinya pariwisata penuh menjadi high-tech,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, usulan KEK Cikidang saat ini belum lolos di Dewan KEK Nasional. “Gak lulus, waktu yang pariwisatanya itu gak lulus. Jadi itu diperbaiki,” kata dia.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Jawa Barat  Mohammad Taufiq Budi Santoso mengatakan, hingga saat ini pemerintah provinsi Jawa Barat belum menerima satu pun surat usulan soal Bukit Algoritma yang disebut sebagai rencana KEK Pengembangan Teknologi dan Industri 4.0 di Sukabumi. “Terus terang suratnya belum ada ke kami, ke pemprov,” kata dia, saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

    Taufiq mengatakan, ada sejumlah prosedur yang harus dilewati untuk mendapat rekomendasi gubernur. Rekomendasi tersebut menjadi syarat agar usulan KEK bisa dibahas oleh Dewan KEK Nasional.

     “Jadi kalau mereka yang menginisiasikan, misalkan dari BUMN atau siapa pun badan usaha itu nanti, akan minta dulu ke bupati. Dalam hal ini Bupati Sukabumi. Kemudian nanti diteruskan ke pemprov, untuk selanjutnya Pak Gubernur merekomendasikan. Mekanismenya seperti itu,” kata Taufiq.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pertanyaan Ganjil dalam TWK yang Mesti Dijawab Pegawai KPK

    Sejumlah pertanyaan yang harus dijawab pegawai KPK dalam TWK dinilai nyeleneh, mulai dari hasrat seksual hingga membaca doa qunut dalam salat.