Bila ditotal, nilai pembelian 244.134 lembar saham BBCA oleh Jahja tersebut sekitar Rp 7,734 miliar. Setelah transaksi tersebut, saham yang dimiliki bos BCA tersebut kini bertambah menjadi 8.159.597 lembar saham.
Baca selengkapnya mengenai BCA di sini.
2. Anak Menlu Ditunjuk jadi Presdir Bank Aladin Syariah, Ini Profil Dyota Marsudi
Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPLSB) PT Bank Aladin Syariah Tbk. yang digelar pada Rabu lalu, 7 April 2021, secara resmi menunjuk lima orang baru di jajaran direksi dan komisaris. Kelima petinggi itu terdiri atas empat anggota direksi dan satu presiden komisaris.
Mereka akan efektif bekerja setelah dinyatakan lulus fit and proper test dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari jajaran direksi, emiten yang semula bernama Bank Net Syariah dengan kode saham BANK itu menunjuk Dyota Marsudi sebagai Presiden Direktur.
Dyota yang lahir di Palembang pada tahun 1989 ini adalah putra dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam keterangan resmi yang dirilis Jumat, 9 April 2021, Dyota disebut sebelumnya memperoleh gelar Master in Business Administration dari INSEAD dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia.
Baca selengkapnya mengenai Dyota Marsudi di sini.
3. Soal Kementerian Investasi, Fachry Ali Anggap Negara Tersenyum Lebar ke Investor
Peneliti senior ekonomi politik dari LP3ES, Fachry Ali, berkomentar soal rencana pemerintah mengubah nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPMN) menjadi Kementerian Investasi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ia menggambarkan negara sedang tersenyum lebar kepada para investor.
“Terlihat bahwa negara selebar mungkin tersenyum kepada investor. Tersenyum bukan kepada siapa saja, tapi kepada pemilik modal,” ujar Fachry dalam diskusi Smart FM, Sabtu, 10 April 2021.
Menurut Fachry, dilihat dari sisi ekonomi politik, pemerintah memang tengah menjajaki negosiasi kepada para pemilik modal untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Upaya ini mencerminkan situasi bahwa kebutuhan terhadap modal masuk ke dalam negeri sangat tinggi. Pemerintah saat ini membutuhkan biaya di luar APBN untuk mendanai berbagai proyek, seperti infrastruktur.
Baca selengkapnya mengenai Kementerian Investasi di sini.
