Said Didu Beberkan Penyebab Utang BUMN Karya Membengkak hingga Triliunan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muhammad Said Didu menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Alasannya mengundurkan diri yaitu salah satunya keinginan untuk menjadi bebas dan tidak terikat aturan sebagai pegawai pemerintah. Namun ia mengatakan keputusannya itu tidak berkaitan dengan politik. TEMPO/Hilman Fathurrahman  W

    Muhammad Said Didu menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers terkait pengunduran dirinya sebagai PNS di kantor BPPT, Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Alasannya mengundurkan diri yaitu salah satunya keinginan untuk menjadi bebas dan tidak terikat aturan sebagai pegawai pemerintah. Namun ia mengatakan keputusannya itu tidak berkaitan dengan politik. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.COJakarta - Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, membeberkan penyebab utang perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor karya membengkak hingga triliunan rupiah. Said mengatakan permasalahan tersebut didorong oleh berubahnya fungsi BUMN dari perusahaan konstruksi menjadi sektor jasa dan konstruksi.

    “Tidak heran pembangunan apartemen, jalan tol, bandara, BUMN karya menjadi pemilik sahamnya,” ujar Said dalam diskusi virtual pada Jumat, 9 April 2021.

    Padahal, menurut Said, BUMN karya tidak memiliki kemampuan untuk mengelola infrastruktur yang dibangun. Di samping itu, BUMN karya harus mengerjakan penugasan dari negara yang tidak memiliki nilai ekonomi.

    Said Didu mencontohkan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati yang tidak efektif. Pada masa kepemimpinan Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan, rencana proyek ini sebetulnya tidak terealisasi. “Namun saat  Budi Karya jadi menteri perhubungan, ini diteruskan,” tutur Said.

    Untuk mencegah membengkaknya utang, Said mengatakan seharusnya direksi BUMN menyampaikan kepada pemerintah bahwa negara harus menanggung seluruh biaya yang dibebankan akibat proyek yang tidak memiliki nilai ekonomi. Hal itu sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Cara lain, negara bisa menyokong BUMN karya dengan penyertaan modal negara atau PMN. PMN, kata Said, terakhir kali diberikan pada periode 2016-2017. Namun setelah itu, perusahaan konstruksi tidak lagi memperoleh penyertaan modal.

    “Akhirnya BUMN konstruksi melanjutkan proyek dengan mencari utang. Kalau utang saya yakin karena net margin jasa konstruksi 4 persen. Kalau dia ambil utang yang bunganya 11-12 persen, dipastikan pasti akan rugi,” ujar Said.

    BUMN karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sebelumnya mencatatkan utang perusahaan yang mencapai Rp 90 triliun dan bunga utang Rp 4,7 triliun. Membengkaknya utang terjadi salah satunya lantaran kegagalan proses divestasi lima ruas jalan tol.

    Baca: Bos Waskita Karya Beberkan 3 Penyebab Perusahaan Terbelit Utang Rp 90 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H