Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Menteri BUMN Sebut Pengadaan Perumahan Masih Kurang Dukungan Pemerintah

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko di apartemen Sentraland Cengkareng Jakarta pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko di apartemen Sentraland Cengkareng Jakarta pada Senin, 13 Mei 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo menyebut hunian atau perumahan masyarakat dan target penyediakan tempat tinggal layak perlu dapat perhatian utama pemerintah. Menurut Tiko, dukungan untuk pendanaan pengembang perlu diberikan agar bisa mendukung pengadaan hunian bagi masyarakat. "Saya bingung karena sistem perumahan ini banyak pemainnya segala macam tapi produk pendanaan developer-nya tidak ada," ucap Kartika saat memberikan sambutan di acara pembukaan apartemen Sentraland Cengkareng Jakarta, Jakarta Barat pada Senin, 13 Mei 2024.

Pria yang kerap disapa Tiko ini mengaku sejak dirinya menjabat di Kementerian BUMN, ia sama sekali belum pernah melihat dukungan terhadap pendaan untuk developer. Sementara pendanaan atau subsidi bagi pembeli ada. Menurut Tiko, harus ada pembenahan konsep semacam KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan subsidi bunga.

"Sehingga dari sisi pembiayaan semakin luas yang dibiayai. Saya sampaikan ke Pak Basuki (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR) dan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) tidak ada model pendanaan untuk developer-nya," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendanaan developer menurut Tiko diperlukan supaya pembangunan hunian untuk masyarakan konsisten dan berskala besar secara efisien. "Semoga fokusnya berubah kalau ada perumahan lagi kami, bisa kerja lebih erat dan pemerintah membangun konsep developer yang lebih berintegrasi," tuturnya.

Tiko melanjutkan, gambaran dari konsep project berintegrasi itu misalnya bisa menyasar pembenahan hunian di kawasan Tanah Abang dan Kebon Kacang, Jakarta Pusat. "Kalau bisa yang seperti Tanah Abang dan Kebon Kacang kita cek model baru untuk terobosan, sehingga bisa dibiayai perbankan secara komersial tapi juga sehat," ujarnya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pelindo Pastikan Reklamasi Lahan untuk Terminal BBM Pengganti Depo Plumpang Rampung Awal 2025

2 hari lalu

Sopir tangki PT Pertamina (persero) secara mandiri mengisi pasokan tangki BBM di Terminal BBM Pengapon,  Semarang, Jawa Tengah, Minggu 17 April 2023.  Secara nasional PT Pertamina (persero) memproyeksikan akan terjadi peningkatan kebutuhan BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo pada masa angkutan Lebaran 2023 sebesar 10,3 persen dari kondisi normal, sejumlah antisipasi untuk mengamankan kebutuhan cadangan pasokan BBM dilakukan diantaranya yakni dengan menyiapkan mobil tangki yang siap siaga atau stand by sebanyak 201 unit atau meningkat 57 unit dari hari biasa. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Pelindo Pastikan Reklamasi Lahan untuk Terminal BBM Pengganti Depo Plumpang Rampung Awal 2025

Setelah rampung, lahan reklamasi untuk terminal BBM akan diserahkan Pelindo kepada Pertamina.


Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

2 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Terkini: Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Asumsi Dasar Makro RAPBN 2025, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Juli 2024

Banggar DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.


Menteri BUMN Rombak Direksi PT Dirgantara Indonesia

2 hari lalu

Pekerja menyelesaikan produksi pesawat NC 212i di Hanggar PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Bandung, Jawa Barat, Rabu, 22 Juni 2022. Dua unit pesawat NC 212i yang tengah dikerjakan PTDI terdiri dari satu unit pesanan Thailand untuk keperluan sektor pertanian serta satu unit lainnya untuk kepentingan TNI AU. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Menteri BUMN Rombak Direksi PT Dirgantara Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) selaku pemegang saham merombak direksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI).


Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Korupsi Pertamina

3 hari lalu

Mantan Menteri BUMN periode 2011 - 2014, Dahlan Iskan, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 14 September 2023. Dahlan mengaku dicecar penyidik terkait pembelian LNG atau gas alam cair oleh Pertamina. TEMPO/Imam Sukamto
Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK Sebagai Saksi Korupsi Pertamina

Eks Menteri BUMN Dahlan Iskan memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina.


DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

3 hari lalu

Rapat Kerja Menteri Keuangan bersama Komisi XI DPR RI soal pengambilan keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan 2024 di Gedung Nusantara 1, DPR, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
DPR Sahkan Tambahan PMN untuk 16 BUMN, Berikut Rinciannya

Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan menyepakati tambahan PMN bagi 16 BUMN tahun ini. Ada PT Pelni dan Hutama Karya.


Bos BUMN Jasa Logistik Varuna Tirta Mengaku Belum Pernah Diajak Bahas Isu Pembubaran

3 hari lalu

Pengiriman kereta PT. INKA oleh VTP Logistik
Bos BUMN Jasa Logistik Varuna Tirta Mengaku Belum Pernah Diajak Bahas Isu Pembubaran

Dirut Varuna Tirta Prakasya mengaku belum pernah diajak duduk untuk membahas isu pembubaran perseroan.


Jokowi Boyong 1.740 ASN dari Jakarta ke IKN Mulai September 2024, Siapa Rombongan Awal Terangkut?

3 hari lalu

Ilustrasi ASN (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/tom)
Jokowi Boyong 1.740 ASN dari Jakarta ke IKN Mulai September 2024, Siapa Rombongan Awal Terangkut?

Mulai September 2024, sejumlah 1.740 ASN akan diboyong Jokowi dari Jakarta ke IKN, siapa saja rombongan awal yang akan berangkat


295 Mahasiswa Baru Mendapat Beasiswa Penuh dan Parsial dari Kampus BUMN, Pendaftar 7.000 Lebih

4 hari lalu

Ilustrasi beasiswa. shutterstock.com
295 Mahasiswa Baru Mendapat Beasiswa Penuh dan Parsial dari Kampus BUMN, Pendaftar 7.000 Lebih

Aliansi Perguruan Tinggi Badan Usaha Milik Negara atau Aperti BUMN mengumumkan penerima beasiswa kuliah bagi mahasiswa baru, Senin 1 Juli 2024. Pengumuman disampaikan langsung di Aula Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan secara daring. "Dari ribuan yang telah mendaftar dan hasil seleksi yang kami lakukan, sebanyak 295 orang berhasil lolos untuk meraih beasiswa," kata Adiwijaya, Ketua Aperti BUMN yang juga Rektor Telkom University Bandung.


DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

5 hari lalu

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya (kedua kiri), Fauzi Amro (kiri), Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman (tengah), Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi (kedua kanan), dan Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf (kanan) saat menjawab pertanyaan wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Jumat, 3 Februari 2023. Kedatangan PKS ke NasDem tersebut merupakan silatuhrahmi bagian dari progres pencalonan Anies Baswedan, dan ingin menunjukkan kesolidan penjajakan Koalisi Perubahan. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Pertanyakan Alasan Pemerintah Mau Suntik PMN bagi BUMN Bermasalah

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan alasan Kemenkeu mengajukan PMN bagi BUMN dan lembaga yang bermasalah, seperti PT Bio Farma, Badan Bank Tanah, serta LPEI.


Sebelas BUMN dan Badan Bank Tanah akan Dapat PMN dari Inbreng Aset Negara

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebelas BUMN dan Badan Bank Tanah akan Dapat PMN dari Inbreng Aset Negara

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, 11 perusahaan BUMN serta Badan Bank Tanah akan menerima PMN nontunai dari BMN atau inbreng aset negara