TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi DPR RI berencana menyelesaikan tarik ulur wewenang penetapan tarif toll fee atau pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas). "Kami membuka peluang membahas upaya memperbaiki sistem toll fee dan akselerasi investasi di sektor hilir migas," kata Wakil Ketua Komisi Energi Eddy Soeparno kepada Tempo, Senin 26 Oktober 2020.
Tarik ulur mengenai kewenangan toll fee ini berawal dari surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 2 Mei lalu.
Arifin meminta penetapan toll fee gas bumi yang menjadi wewenang BPH Migas dialihkan ke Menteri ESDM dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Presiden. Dia ingin meningkatkan daya saing industri melalui percepatan pemanfaatan gas bumi. Kebijakan ini juga dinilai bisa mendorong implementasi penetapan harga gas khusus untuk industri tertentu.
Pengalihan wewenang sempat diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja versi 812 halaman yang dikirim DPR kepada Sekretariat Negara pada 14 Oktober lalu. Dalam Pasal 46 disebutkan BPH Migas wajib mendapatkan persetujuan Menteri ESDM dalam pengaturan dan penetapan toll fee.
Namun kemudian pasal tersebut menghilang dalam naskah beleid setebal 1.187 halaman yang dikirimkan Sekretariat Negara kepada sejumlah organisasi masyarakat Islam.
