TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbeda sikap dengan organisasi islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, soal rencana penggabungan atau merger bank syariah badan usaha milik negara (BUMN). Ma'ruf mendukung rencana itu, sementara Muhammadiyah menolak.
Dalam dialog tentang "Optimalisasi Kontribusi Ekonomi dan Perbankan Syariah di Era New Normal", Ma'ruf mengatakan merger ini tidak hanya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, melainkan juga dapat memperkuat kondisi perbankan secara nasional.
"Ini untuk memperkuat, dia bisa juga berperan untuk kepentingan dalam negeri dan bisa juga untuk luar negeri. Jangan terlalu banyak bank, tapi potensinya kecil-kecil," kata di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2020.
Alasan untuk menggabungkan bank-bank syariah milik BUMN tersebut, kata Ma'ruf, salah satunya karena belum adanya bank syariah nasional yang masuk kategori 20 besar di dunia. Dia menyebutkan akan ada tiga hingga empat bank syariah milik BUMN yang akan disatukan.
Rencana merger ini sebenarnya sudah disiapkan sejak awal 2019. Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah, akan dilebur demi akselerasi ekonomi syariah di tanah air. Awal Juli 2020, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan merger ditargetkan rampung Februari 2021.
