Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapal Cina Diduga Terlibat Pencurian Ikan di Natuna Utara

image-gnews
Sekumpulan kapal tangkap ikan ilegal asal Cina di perairan Korea yang terungkap lewat penggunaan teknologi satelit 2017-2018. GLOBAL FISHING WATCH
Sekumpulan kapal tangkap ikan ilegal asal Cina di perairan Korea yang terungkap lewat penggunaan teknologi satelit 2017-2018. GLOBAL FISHING WATCH
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Indonesia Ocean Justice Intiative mendapati sebuah kapal berbendera Cina, yakni Lu Rong Yuan Yu 701, memasuki kawasan Laut Natuna Utara pada 22 Juli 2020. Sistem identifikasi otomatis atau AIS kapal asing di bawah pengelolaan South Pacific Regional Fisheries Management Organization itu menunjukkan bahwa kapal masuk ke perairan Indonesia melalui Selat Malaka.

Organisasi menduga kapal Cina ini melakukan tindak pencurian ikan alias illegal fishing berdasarkan sejumlah hasil analisis terhadap gejala yang ditunjukkan melalui sistem operasionalnya. “Kecepatan kapal saat longline diturunkan berada di antara 4,5-11,5 knot persegi,” tulis hasil analisis organisasi itu dalam laporan yang diterima Tempo, Senin, 27 Juli 2020.

Di samping itu, ada ciri-ciri lain yang memperkuat dugaan pencurian ikan. Misalnya posisi alat tangkap yang dibentangkan dalam keadaan lurus dan kapal akan menunggu sampai alat tersebut selesai diturunkan.

Indikasi lainnya adalah kapal asing itu berputar balik ke posisi sewaktu alat tangkap diturunkan sambil menariknya dari air dengan kecepatan rata-rata 6 knot. Perkiraan waktu penarikan alat tangkap ini berkisar 11 jam atau lebih.

Kapal Lu Rong Yuan Yu 701 memiliki ukuran 1.49t6 GT. Kapal ini dimiliki oleh sebuah perusahaan yang bergerak di sektor perikanan dan berbasis di Kota Shandong, Cina. Indonesia Ocean Justice Intiative mencatat kapal sudah meninggalkan Laut Natuna pada 24 Juli 2020.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain kapal Cina, pada 21 Juli 2020, hasil pencitraan satelit ESA Sentinel-2 merekam 54 kapal juga diduga melakukan kegiatan pencurian ikan di titik yang sama, yakni Natuna Utara. Puluhan kapal itu terekam berpasang-pasangan dalam melancarkan operasinya.

Namun, kapal itu tidak mengaktifkan transimitter sehingga informasi mengenai kecepatan, identitas kapal, hingga alat tangkap yang digunakan tidak dapat dideteksi secara lebih detail. Meski demikian, Indonesia Ocean Justice Intiative mendapati pola operasi kapal-kapal itu seragam, yakni bergerak secara berbarengan dengan kecepatan yang konstan. Jarak antar-kapal pun lebih kurang 300-400 meter.

Indonesia Ocean Justice Intiative telah mengirimkan hasil ini sebagai rekomendasi kepada beberapa instansi, salah satunya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Drama Panca Putra belum memberikan keterangan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. ANTARA/Maria Cicilia Galuh
KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan target indikator utama produksi perikanan 24,58 juta ton pada 2025.


KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Pekalongan, Anggaran Rp21,8 Miliar

18 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sedang mengikuti pemaparan pembangunan Kampung Nelayan Modern Setono, Kota Pekalongan, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/Kutnadi
KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Pekalongan, Anggaran Rp21,8 Miliar

KKP memberikan bantuan anggaran untuk membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Setono di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, senilai Rp21,8 miliar.


BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

28 hari lalu

Kawasan industri berbasis nikel Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP di Kecamatan Bahodopi, Sulawesi Tengah, Ahad, 31 Desember 2023. Industri nikel menempatkan Sulawesi Tengah di posisi ke empat secara nasional dengan realisasi investasi tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Timur. ANTARA/Mohamad Hamzah
BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024

BPS menyebut nilai ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan sebesar US$ 210,6 juta atau 45,85 persen pada April 2024.


KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

38 hari lalu

ABK Vietnam menunjukan kapal ikan berukuran kecil yang menjadi sasaran penangkapan di perairan Laut Natuna Utana, Sabtu, 4 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.


Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

44 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.


Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

44 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.


Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

45 hari lalu

Polisi mengamankan nelayan asing pelaku pencurian ikan di Belawan, Sumatera Utara, 21 Mei 2015. Personel Dit Polair berhasil menangkap satu nahkoda dan empat nelayan asing asal Thailand, yang mencuri ikan di perairan laut Indonesia dengan barang bukti ikan sebanyak 1 ton. ANTARA/Irsan Mulyadi
Bukan Hanya Malaysia , 3 Negara Asia Tenggara ini Pernah Lakukan Pencurian Ikan di Indonesia

Sejumlah nelayan dari negara tetangga beberapa kali terlibat pencurian ikan di perairan Indonesia


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

55 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

56 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

7 April 2024

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.