Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Pekalongan, Anggaran Rp21,8 Miliar

Reporter

image-gnews
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sedang mengikuti pemaparan pembangunan Kampung Nelayan Modern Setono, Kota Pekalongan, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/Kutnadi
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sedang mengikuti pemaparan pembangunan Kampung Nelayan Modern Setono, Kota Pekalongan, Sabtu 25 Mei 2024. ANTARA/Kutnadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memberikan bantuan anggaran untuk membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Setono di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, senilai Rp21,8 miliar.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Program Kampung Modern Nelayan merupakan upaya pemerintah mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi modern.

"Kampung Nelayan Modern akan mendapatkan sejumlah fasilitas pengusahaan perikanan modern yg dapat meningkatkan produktivitas, kompetensi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," katanya di Pekalongan, Sabtu, 25 Mei 2024.

Menurut dia, di lokasi Kampung Nelayan Modern, nantinya menjadi sentra kuliner hasil olahan laut dari 140 nelayan kecil binaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan yang ada di 3 kelurahan yaitu Panjang Wetan, Panjang Baru dan Krapyak.

Selain itu, kata dia, Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Setono dibuat secara tematik untuk kuliner yaitu hasil olahan tangkapan ikan laut dari nelayan lokal bisa dipajang dan dijual sentra kuliner itu.

"Saat ini KKP tengah merencanakan pembangunan 10 lokasi Kampung Nelayan Modern di sejumlah wilayah di Indonesia seperti Pekalongan, Rembang, Biak dan Pandeglang," katanya.

Sakti Wahyu Tregnggono mengatakan selain resto atau sentra kuliner, ada sejumlah fasilitas pendukung di dalam Kalamo Setono itu, seperti cold storage, VVIP room/working space, balai santripreneur, ATM Centre, Mushala, out door area, serta booth container.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pembangunan Kalamo ini direncanakan bisa rampung secepatnya sekitar 4 bulan. Setelah selesai dibangun nantinya kami serahkan pada koperasi nelayan binaan dinas terkait untuk pengelolaannya," katanya.

Menurut dia, fasilitas yang ada di Kampung Nelayan Modern, nantinya akan diberikan secara gratis kepada para nelayan setempat untuk bisa dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Pertimbangan dipilihnya Kota Pekalongan menjadi salah satu lokasi pembangunan Kampung Nelayan Modern ini, kata dia, mengingat daerah tersebut memiliki potensi perikanan yang luar biasa.

"Masyarakat atau pengunjung mau mencari makanan hasil olahan laut ya bisa datang ke Kalamo Setono. Terlebih, lokasinya strategis yaitu dekat dengan exit Tol Setono yang bisa dijangkau keluar masuk pemudik atau pelancong," katanya.

Pilihan EditorKampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bahlil Sebut Anggaran Makan Bergizi Prabowo Capai Rp 500 Triliun, FITRA: Anggaran Harus Transparan

2 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahlil Sebut Anggaran Makan Bergizi Prabowo Capai Rp 500 Triliun, FITRA: Anggaran Harus Transparan

Menteri Bahlil sebut anggaran program makan bergizi Prabowo capai Rp 500 triliun. Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan dorong transparansi anggaran.


KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

3 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang. Salah satunya, pelibatan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi  Web Spider dalam menjaga dan melaksanakan restorasi terumbu karang di kawasan konservasi di Pulau Kapoposang.
KKP Dorong Masyarakat Jaga Ekosistem Terumbu Karang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong keterlibatan masyarakat untuk menjaga ekosistem terumbu karang


Top 3 Dunia: Indonesia-Slovenia Dukung Palestina hingga Nelayan Merauke Ditangkap Australia

3 hari lalu

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kiri) dan Menlu Slovenia Tanja Fajon (kanan) bertemu di Ljubljana pada Rabu 26 Juni 2024. ANTARA/HO-Kemlu RI.
Top 3 Dunia: Indonesia-Slovenia Dukung Palestina hingga Nelayan Merauke Ditangkap Australia

Berita Top 3 Dunia pada Kamis 27 Juni 2024 diawli oleh Menlu Retno Marsudi menghadiri rapat bilateral dengan Menteri Luar Negeri Slovenia


Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

4 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan membina ASN pejabat fungsional khususnya di Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, merupakan potensi sangat besar untuk menjaga keberlanjutan ruang laut.
Permen KKP Permudah Investasi Berkelanjutan di Pulau-Pulau Kecil

Pengelolaan pulau-pulau kecil membutuhkan kebijakan yang tepat, perencanaan yang komprehensif.


Konsulat RI Tangani Kasus Nelayan Merauke yang Ditangkap Otoritas Australia

4 hari lalu

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha. ANTARA/Yashinta Difa/aa.
Konsulat RI Tangani Kasus Nelayan Merauke yang Ditangkap Otoritas Australia

Konsulat RI di Darwin, Australia tengah menangani kasus 15 orang nelayan asal Merauke, Papua Selatan yang ditangkap otoritas Australia


Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin 27 Mei 2024. Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Beberkan IKN Sudah Habiskan Anggaran Rp 72,5 Triliun: Kita Harapkan Bisa Digunakan 17 Agustus

Hingga akhir April 2024, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara telah mencapai Rp 5,5 triliun.


Pengamat Kritik Usulan Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun untuk Food Estate

4 hari lalu

Petani memetik jagung saat panen perdana di kawasan lumbung pangan (food estate) Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Kamis, 6 Juli 2023. ANTARA/Sakti Karuru
Pengamat Kritik Usulan Tambahan Anggaran Rp 25 Triliun untuk Food Estate

Usulan penambahan anggaran Kementerian Pertanian sebanyak Rp 25 triliun untuk food estate seluas sejuta hektar dinilai tidak tepat


Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

4 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Ultimatum Pemda Segera Cairkan Anggaran Pilkada 2024, Apa Alasannya?

Kalau tidak ada anggaran untuk Pilkada 2024, Mendagri akan meminta Kemenkeu mempercepat transfer DAU ke daerah.


Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

4 hari lalu

Seknas Fitra. seknasfitra.org
Transparansi Anggaran Indonesia Stagnan, FITRA: Partisipasi Publik Rendah

Riset Open Budget Survey (OBS) menunjukkan transparansi anggaran Indonesia stagnan. Seknas FITRA menyorot rendahnya partisipasi publik di penganggaran


Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah

4 hari lalu

Wartawan dengan aksi teatrikal melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 21 Mei 2024. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai membatasi kebebasan pers dan kebebasan sipil hingga partisipasi publik. ANTARA/Mohammad Ayudha
Seknas FITRA: Skor Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Anggaran di Indonesia Masih Rendah

Indonesia mendapat skor rendah soal partisipasi publik dalam proses penganggaran nasional karena tidak ada ruang yang cukup terbuka bagi masyarakat