Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tingkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan, KKP Dorong Eksportir Penuhi Sertifikasi Mutu

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, saat konferensi pers mengenai Langkah Baru Garda Pengawal Ekonomi Biru di kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024. Foto/Mochamad Firly Fajrian
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini mendorong para stakeholder eksportir hasil laut untuk memenuhi sertifikasi mutu. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil perikanan yang akan diekspor. "Kami selalu melakukan sosialisasi, edukasi, mengenai bagaimana sebenarnya persyaratan-persyaratan terkait dengan mutu, bagaimana untuk bisa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan," ujar Ishartini saat konferensi pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu, 13 Juni 2024.

Layanan sertifikasi ini diatur Peraturan Menteri Kelutan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Sejauh ini terdapat 1.190 unit pengolaan ikan yang sudah bersertifikat HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point yang dilayani KKP.

Terdapat berbagai sertifikasi yang bisa diterbitkan BPPMHKP mulai dari tingkat produksi hingga panen. Sertifikasi produksi terkait dengan penanganan, budi daya, pembuatan pakan ikan, pembuatan obat ikan hingga distribusi obat ikan dengan baik. Sedangkan sertifikasi mutu pasca panen meliputi kelayakan pengolahan, penerapan manajemen mutu terpadu dan penerapan distribusi.

"Pembeli hasil ikan itu punya persyaratan mutu yang berbeda-beda, namun kita ada standarnya, ada checklist yang harus dipenuhi dan selalu kita sosialisasikan kepada para pemimpinan ya, stakeholders yang akan kita layani" tutur Ishartini.

Dalam memberikan layanan sertifikat ini, KKP bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan tersebut antara lain pemerintah daerah, akademisi, kementrian lembaga BUMN serta asosiasi dan pelaku usaha. "Saya menyampaikan kepada para stakeholders mengenai pentingnya mutu karena berdampak pada nilai tambah, kualitas dan juga harga" tutur kepala BPPMHKP.

Pilihan editor: KKP Target Produksi Perikanan 24 Juta Ton pada 2025

MAULANI MULIANINGSIH (MAGANG)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

23 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui dalam acara pembagian daging kurban di Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Mendag Zulhas Lepas Ekspor Pinang Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk pinang dari Provinsi Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.


KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

3 hari lalu

Tim Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang menguburkan paus terdampar dalam kondisi mati di Pantai Hela Desa Kolorae, Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur  Sabtu 6 juli 2024.
KKP Kubur Paus Terdampar di Sabu Raijua

Hasil koordinasi dengan pihak Kecamatan Raijua dan Desa Kolorae, disepakati metode penanganan mamalia laut adalah dengan cara dikubur.


UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

4 hari lalu

Ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin dilakukan CV Raja Patin Indonesia, mitra binaannya Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut. Foto Istimewa
UMKM Mitra Binaan Pertamina Ini Ekspor Perdana 2,5 Ton Kerupuk Kulit Ikan Patin ke Malaysia

Pemilik CV Raja Patin Indonesia, Tri Handayani, panjang lebar menceritakan hingga bisa melakukan ekspor perdana kerupuk kulit ikan patin ke Malaysia.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

4 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.


Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Melampaui 5 Persen, Didorong THR ASN hingga Ekspor

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Melampaui 5 Persen, Didorong THR ASN hingga Ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 masih berada di atas 5 persen.


Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

8 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri) dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (ketiga dari kanan) dalam The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Bali, Jumat 5 Juli 2024.
Indonesia Kembangkan Neraca Sumber Daya Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi meluncurkan Neraca Sumber Daya Laut Indonesia pada acara The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development di Sanur, Bali.


KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

9 hari lalu

Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu 3 Juli 2024. Dok. KKP.
KKP Segera Luncurkan Neraca Sumber Daya Laut

Pada acara penyambutan peserta Dialog Global Pembangunan Laut Berkelanjutan ke-5 di Denpasar, Bali, Rabu, 3 Juli 2024, Sekretaris Jenderal KKP Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkap urgensi implementasi neraca sumber daya laut bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia.


KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

10 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kegiatan melibatkan puluhan siswa siswi di Sekotong, Jumat 31 Mei 2024. Dok. KKP
KKP dan Iriana Joko Widodo Lakukan Transplantasi Karang di Sekotong

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan transplantasi karang dan melepasliarkan ratusan tukik di Pantai Elak-Elak Sekotong, Kabupaten Lombok Barat


Kadin Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha dalam Perumusan Kebijakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina

11 hari lalu

Logo Kadin. Diambil dari kadin.id
Kadin Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha dalam Perumusan Kebijakan Bea Masuk 200 Persen Produk Cina

Kadin Indonesia minta pemerintah libatkan pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan bea masuk 200 persen. Hindari dampak negatif bagi dunia usaha.


LPEI Klaim Sudah Berbenah, Pecat Direksi hingga Ratusan Karyawan Bermasalah

11 hari lalu

LPEI Klaim Sudah Berbenah, Pecat Direksi hingga Ratusan Karyawan Bermasalah

LPEI mengklaim telah berbenah memperbaiki masalah kualitas asetnya, di antaranya memecat jajaran direksi hingga mem-PHK ratusan karyawan.