TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah berencana membuka gelombang keempat untuk penerimaan peserta Kartu Prakerja pada akhir Juli 2020. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan pihaknya akan menambah jumlah kuota peserta pada gelombang mendatang menjadi 500 ribu orang.
“Harus segera dijalankan karena masyarakat sudah menunggu. Kami akan memberikan prioritas kepada pekerja yang terdampak PHK dan yang dirumahkan atau UMKM terdampak yang sudah ada di wait list,” tutur Susiwijono di kantornya, Jakarta Pusat Senin, 13 Juli 2020.
Program Kartu Prakerja sempat ditangguhkan sementara lantaran banyaknya lembaga yang mengirimkan evaluasi atas jalannya program tersebut. Pemerintah kemudian melakukan perbaikan tata kelola dari hasil evaluasi itu dan menerbitkan beleid baru, yakni Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 yang menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.
Berdasarkan Perpres anyar tersebut, pemerintah menambahkan poin pihak-pihak yang tidak dapat menerima stimulus ini. Di antaranya pejabat negara, pimpinan anggota DPR, PNS, TNI/Polri, kepala desa dan perangkat desa lainnya serta komisaris, direksi, hingga dewan pengawas BUMN atau BUMD.
Menurut Susi, beleid itu juga mengatur adanya sanksi dan hak gugat terhadap peserta pelatihan yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan, semisal memalsukan dokumen.
Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan pihaknya sudah mencatat tiga juta orang yang termasuk dalam waiting list pekerja dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19. Dari jumlah itu, sebanyak 1,7 juta orang lainnya telah terverifikasi by name by address.
