TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait situasi akibat virus corona Covid-19 dan krisis keuangan yang terjadi pada 2008, khususnya terkait kebijakan bailout Bank Century.
Belajar dari pengalaman krisis sebelumnya, dia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mengawasi setiap kejadian terkait pengambilan keputusan pemerintah atas anggaran stimulus Covid-19. Pasalnya, situasi kedaruratan atau sense of emergency berbeda jika dilihat saat ini dan satu tahun ke depan.
"Saya dulu pernah menjadi Menteri Keuangan dan kejadian, mungkin banyak yang akan mengatakan tapi enggak mau menyebutkan Century," katanya dalam acara webinar Business Talk Series yang dikelar Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor (SB-IPB), Sabtu, 27 Juni 2020.
Dia mengatakan tradisi untuk merekam semua rapat dan pengambilan keputusan sudah dibangun di Kementerian Keuangan sejak 15 tahun silam, saat dia menjabat sebagai Menkeu periode 2005-2010, hingga saat ini.
Dia merasa terbantu karena kini hampir semua rapat dilakukan melalui video conference. Dengan demikian, auditor BPK bisa menonton keseluruhan rapat dengan jelas sebagai bukti audit.
"Para auditor tahu, istilahnya dalam kriminal, apakah niat awal itu sudah jahat. Ini kegunaan teknologi ya me-record," jelasnya.
Kesulitan pemerintah selama ini, lanjutnya, ada hal yang sifatnya rahasia dan dilindungi undang-undang, seperti data wajib pajak, data nasabah perbankan, dan data pribadi lainnya.
Dengan demikian, Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak bisa asal membuka data-data tersebut ke publik. Dari sisi tersebut, dia menegaskan desain kebijakan pemerintah tidak punya niat buruk dan tujuan bagaimana mengatasi masalah.
Dia menuturkan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini, ketika seseorang atau organisasi membuat kebijakan, maka pihak lain akan melihat dalam kaca mata yang netral atau mencurigai.
"Sekarang, masyarakat menilai orang yang membuat keputusan niatnya enggak baik. Kecuali, terbukti dia niat baik," ungkapnya.
Sri Mulyani menilai pandangan tersebut menjadi beban bagi pembuat kebijakan. Karena itu, pemerintah perlu untuk merekam semua kegiatan dan pembicaraan terkait pengambilan keputusan.
Dalam rekaman tersebut, lanjutnya, auditor BPK dapat melihat aktor-aktor yang berbicara dalam satu waktu. Menurutnya, semua rekaman rapat tersimpan rapi dalam arsip Kemenkeu sejak 15 tahun lalu.
"Tentang Bank Century dulu, semua rekaman kami ada sehingga sampai hari ini kalau mau dilihat-lihat ya monggo saja. Kenapa keputusan dibuat apa," kata Sri Mulyani.
Dia juga menjawab pernyataan Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono soal tudingan bahwa data yang menjadi dasar keputusan bailout Bank Century merupakan data yang bergerak. Pasalnya, keputusan yang diambil hari ini pasti berbasis data bulan sebelumnya.
"Ternyata satu bulan kemudian data berubah banyak. Nah ini, kecuali data pada bulan tertentu ada yang disembunyikan. Nah, itu menjadi kriminal," katanya.
Dalam kesempatan sama, Agus Joko Pramono mengatakan transparansi fiskal dan prinsip anterioritas wajib diterapkan saat situasi krisis Covid-19 sekarang ini.
Dia menuturkan dilema yang terjadi saat krisis keuangan 2008 dan kasus Century, yaitu pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data terbaru (current data), tetapi tidak ada pihak yang mau bertanggung jawab terhadap data tersebut.
Menurutnya, kasus Bank Century membuat pemerintah menjadi trauma untuk mengambil kebijakan dalam situasi krisis.
"Saya harap yang trauma bukan Bu Menteri. Pihak yang menyampaikan ke Bu Menteri [Menkeu] untuk ambil keputusan tidak serta-merta bertanggung jawab terhadap data yang signifikan," ujar Agus.
BISNIS
