TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan nasib keberlanjutan rencana pemindahan Ibu Kota Negara akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan 2021. "Soal Ibu Kota Negara nanti kita akan lihat di Nota Keuangan 2021, sekarang ini sedang kami buat," ujar dia dalam konferensi video, Selasa, 16 Juni 2020.
Sri Mulyani mengatakan saat ini fokus presiden dan pemerintah adalah mengatasi Covid-19, serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa hingga akhir tahun ini saja perekonomian Tanah Air masih perlu terus dijaga agar tidak merosot.
Menurut dia, kalau proyek Ibu Kota Negara anyar bisa memulihkan ekonomi masyarakat, maka bisa masuk ke dalam program pemerintah di tahun mendatang. "Tapi kalau dia berdasarkan tingkat kemampuan kita untuk membiayai dan kondisi kita karena beban covid-19 ini harus masuk di dalam perhitungan kita," ujar Sri Mulyani. Ia memastikan perihal tersebut akan disampaikan presiden kepada DPR saat menyampaikan Rencana APBN 2021.
Terkait RAPBN 2021, Sri Mulyani mengatakan pemerintah kemarin telah mendapat masukan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebujakan Fiskal untuk merancang anggaran tahun depan. "Jadi ini kami formulasikan saja. Nanti,assessment untuk 2021 berdasarkan situasi 2020 akan menentukan bagaimana langkah ke depan."
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan pemerintah tetap akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Namun, saat ini rencana tersebut masih melalui tahap-tahap pematangan.
"Keputusan pemerintah untuk pemindahan ibu kota sudah solid. Bahkan sebelum pandemi, pemerintah melakukan percepatan-percepatan," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamaluddin dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Senin, 15 Mei 2020.
Ridwan menjelaskan, saat ini pemerintah memang sudah memiliki gambaran teknis terkait pembangunan ibu kota. Begitu pula dengan perencanaan kota cerdas yang konsepnya telah tergambar dalam bentuk visual.
Namun, ia menyebut proses ini masih perlu pendalaman. Sebab, kata dia, beberapa data masih diragukan dan perlu dikaji ulang. Di samping itu, pemerintah juga masih memilah investasi untuk proyek konstruksi klaster-klaster yang akan di bangun di ibu kota baru. Penempatan investasi tersebut terus dirundingkan hingga Mei lalu. "Mana yang akan disediakan pemerintah, mana yang akan mengundang investor swasta," ucap Ridewan.
FRANCISCA CHRISTY
