Pemerintah Guyur Anggaran Rp 677,2 T untuk Tangani Corona

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyampaikan konferensi pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 11 Februari 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Mulyani Indrawati mengatakan bahwa untuk menangani pandemi corona atau Covid-19, pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 677,2 triliun. Angka itu mencakup bidang kesehatan, bantuan sosial dan dukungan kepada perekonomian.

    "Ini berdasarkan postur baru yang akan kami sampaikan dalam revisi Perpres (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020)," kata Sri Mulyani dalam siaran langsung usai rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu, 3 Juni 2020.

    Dari angka tersebut, dia mengatakan alokasi anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN sebesar Rp 589,5 triliun.

    Beberapa komponen di antara terdapat bantuan sosial sebesar Rp 178,9, total di luar tambahan logistik untuk Bulog yang juga menyalurkan Bansos. Sedangkan untuk usaha mikro terdapat subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun.

    Mengenai penempatan dana, untuk mendukung UMKM atau restrukturisasi kredit UMKM, Sri Mulyani mengatakan nilainya akan mencapai Rp 78,78 triliun. Sedangkan untuk koperasi dan padat karya, kata dia, angkanya sedang dalam finalisasi.

    Sri Mulyani juga menuturkan, alokasi dukungan untuk Badan Usaha Milik Negara yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 52,57 triliun. "Kami melakukan seleksi bersama Menteri Koordinator Perekonomian dan kementerian terkait serta BUMN. Untuk dukungan BUMN ini adalah mereka yg terkena dampak Covid, baik dari sisi demand, supply, financial, maupun operasional mereka," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.