Sri Mulyani: Selagi Belum Ada Vaksin, New Normal jadi Tantangan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri  Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hidup di tengah masa pandemi virus corona dengan protokol normal baru merupakan tantangan yang tak mudah.

    "Ini tantangan bersama, bagaimana membangun normal baru selagi belum ditemukan vaksin dan obat (Covid-19)," ujar Sri Mulyani dalam tayangan video yang diputar saat diskusi bersama Kementerian Perhubungan, Selasa, 2 Juni 2020.

    Menurut Sri Mulyani, normal baru penting dilakukan untuk menjaga dua sisi agar tetap berjalan beriringan, yakni kesehatan dan ruang ekonomi. Saat ini pun, kata dia, pemerintah tengah menyiapkan protokol yang harus dijalankan pada saat normal baru dibuka.

    Salah satu yang dirundingkan tersebut, kata dia, terkait persoalan mobilisasi dan transportasi. Sri Mulyani berharap Kementerian Perhubungan dapat menyiapkan infrastruktur untuk mengakomodasi pergerakan masyarakat di tengah masa normal baru agar tetap aman.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut bahwa Kementeriannya sedang mendesain kebijkaan fiskal untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN saat normal baru berlangsung. "APBN kita kita sudah diubah untuk mendukung penanganan Covid-19," tuturnya.

    Dalam mengambil kebijakan ekonomi, Sri Mulyani memastikan pemerintah tak bisa memutuskannya berdasarkan pandangan sendiri. Sebab, diperlukan masukan dari pelbagai pihak, seperti akademikus, untuk memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien.

    Masukan dari banyak sisi, pemerintah juga dapat menyerap tuntutan masyarakat secara cepat. Meski begitu, dia menyebut kebijakan pemerintah terkait pandemi corona harus dilakukan secara hati-hati. "Harus cepat tapi aman, cepat tapi efektif, dan hati-hati tapi efektif," tuturnya.


    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Nyoblos di Saat Pandemi, Pilkada Berlangsung pada 9 Desember 2020

    Setelah tertunda karena wabah Covid-19, KPU, pemerintah, dan DPR memutuskan akan menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember di tahun sama.