Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020 akan meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun. Artinya, defisit anggaran itu setara dengan 6,34 persen  produk domestik bruto (PDB).

    "Kenaikan defisit ini kami akan tetap jaga secara hati-hati. Dari sisi sustainability dan pembiayaannya," kata Sri Mulyani dalam siaran langsung usai rapat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Rabu, 3 Juni 2020.

    Sri Mulyani mengakui, angka defisit itu lebih besar dari target defisit APBN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020 yang sebesar 5,07 persen atau Rp 852,9 triliun. Adapun  defisit itu terjadi dalam rangka menanggulangi dan mendorong ekonomi agar tetap bisa bertahan dalam menghadapi tekanan Covid-19. Karena itu, ia berharap, pemulihan sektor perekonomian bisa terjadi.

    Menurut Sri Mulyani, defisit anggaran (APBN) itu akan dimasukkan dalam revisi Perpres 54 tahun 2020. Dalam Perpres yang akan dibuat itu, pendapatan negara akan turun dari Rp 1.760,9 triliun menjadi 1.699,1 triliun. "Di mana penerimaan perpajakan 1.462,6 triliun akan jadi 1.404,6 triliun," ujarnya.

    Adapun sebaliknya, belanja negara dalam APBN akan meningkat dari Rp 2.613,8 triliun menjadi 2.738,4 triliun. Angka itu menunjukkan kenaikan sebesar Rp 124,5 triliun.

    "Belanja untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penaganan Covid-19, termasuk daerah dan sektoral. Dengan demikian Perpres 54 tahun 2020 mengenai postur akan direvisi," Sri Mulyani menjelaskan.

    Untuk menutup defisit, Sri Mulyani juga akan menggunakan berbagai sumber pendanaan yang memiliki risiko paling kecil dan biaya paling konpetitif atau rendah. Termasuk, kata dia, pemerintah akan memanfaatkan sumber internal pemerintah, seperti saldo anggaran lebih, dana abadi kesehatan dan BLU serta penarikan pinjaman program dengan bunga rendah.

    Pemerintah, menurutnya, juga akan melalukan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik maupun global. "Dan dukungan BI melalui kebijakan moneternya seperti penutunan GWM dan BI sebagai standby buyer di dalam pasar perdana, serta dukungan BI untuk berbagai program yg melibatkan pembiayaan below the line," tutur Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.