Sri Mulyani Ajak Netizen Tak Kompromi pada Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengacungkan jempolnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) mengacungkan jempolnya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah sejumlah persiapan pemerintah untuk menerapkan skema kehidupan normal baru (new normal), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan khusus kepada netizen untuk disiplin. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan untuk melaksanakan protokol kesehatan.

    "Saya mengajak netizen untuk jangan pernah berkompromi terhadap protokol kesehatan. Ayo disiplin jaga kesehatanmu dan orang-orang yang disayangi dengan terus waspada dan melaksanakan protokol kesehatan," ucap Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, pada Ahad, 31 Mei 2020. 

    Ia mengungkapkan, saat ini masing-masing kementerian telah menyiapkan protokol normal baru (new normal). Bahkan, Sri Mulyani menerangkan, TNI dan Polri juga akan turut terlibat untuk menjamin penegakan hukum dan kedisiplinan pelaksanaan protokol tersebut di ruang publik. 

    "Pemerintah harus menyiapkan protokol normal baru. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya," ucapnya.

    Sri Mulyani menekankan, syarat yang harus ditempuh pemerintah sebelum melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke era new normal ini mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Yaitu jika angka Rt (Reproduksi Efektif) di bawah satu selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    30 Kursi Pejabat BUMN dan Pemerintah Diisi Perwira Polisi

    Sebagian dar 30 perwira polisi menduduki jabatan penting di lembaga pemerintah. Sebagian lainnya duduk di kursi badan usaha milik negara alias BUMN.