Bank Dunia Setujui Pendanaan Darurat Covid-19 di RI USD 250 Juta

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri  Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    Dari kiri Menhub Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Kantor Staf Presiden ( KSP) Moeldoko menghadiri Rapat Terbatas tentang Dana Otonomi Khusus Papua yang dipimpin Presiden Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2020. Menhub jatuh sakit dengan gejala tifus serta memiliki riwayat asma. Instagram/@Sekretariat.kabinet

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar US$ 250 juta untuk program Indonesia COVID-19 Emergency Response pada Jumat, 22 Mei 2020. Pendanaan ini akan mendukung Indonesia mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kemampuan mendeteksi, serta meningkatkan tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Program ini sekaligus akan mendukung penguatan sistem nasional untuk kesiapsiagaan kesehatan masyarakat.

     

    “Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai cara untuk mengurangi dampak terkait sektor kesehatan, sosial dan ekonomi akibat COVID-19," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis. Jumat, 29 Mei 2020. Dengan dukungan dari lembaga seperti Bank Dunia, ia menuturkan pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kapasitas dalam hal pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi, dan pada saat yang bersamaan memastikan kondisi kerja yang aman bagi para tenaga kesehatan.

     

    Sri Mulyani pun berujar bahwa pemerintah menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini. Pendanaan ini difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi COVID-19.

     

    Upaya tanggap darurat tersebut misalnya dengan melengkapi fasilitas rujukan COVID-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan alat pelindung diri (APD), memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas. Dengan menggunakan pembelajaraan terkait penanggulangan dampak COVID-19, program ini mendukung kesiapan Indonesia dalam penyebaran penyakit menular di masa depan melalui pelaporan yang lebih baik dan sistem pengawasan yang lebih kuat.

     

    Program ini, kata Sri Mulyani, akan mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan penerima manfaat utama termasuk pasien yang mengunjungi rumah sakit dan fasilitas kesehatan – khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis – serta para tenaga kesehatan. Ia menuturkan bantuan ini merupakan kerja sama penting dengan pendanaan yang terkoordinasi bersama beberapa mitra, termasuk US$ 250 juta pendanaan bersama dari Asian Infrastructure and Investment Bank, dan pembiayaan paralel sebesar US$ 200 juta dari Islamic Development Bank.

     

    “Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Hal ini sangat penting bagi upaya yang berkelanjutan dalam mengurangi kemiskinan dan melindungi modal manusia Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen.

     

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Nyoblos di Saat Pandemi, Pilkada Berlangsung pada 9 Desember 2020

    Setelah tertunda karena wabah Covid-19, KPU, pemerintah, dan DPR memutuskan akan menyelenggarakan Pilkada 2020 pada 9 Desember di tahun sama.