Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

500 TKA Cina Masuk Saat Corona, Jubir: Tak Ada Kepentingan Luhut

Reporter

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan rencana kedatangan dari 500 TKA Cina ke  Sulawesi Tenggara adalah untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan proyek industri agar dapat segera rampung. "Sehingga bisa mulai menjadi salah satu pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan, pembangunan daerah disana," ujarnya kepada Tempo, Kamis 30 April 2020.

Oleh karena itu, Jodi menegaskan dengan kedatangan TKA asal Cina tersebut tak ada sangkut paut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dengan adanya pembangunan di wilayah Sulawesi akan memberikan banyak multiplier effect dan menggerakan aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi disana selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nickel," ucapnya.

Menurut data yang ia miliki, total TKA asing yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel mencapai 709 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja asli Indonesia sudah berjumlah 11.084 orang di kedua perusahaan tersebut.

Ia mengatakan, alasan kedatangan para TKA Cina lantaran keahlian dibutuhkan, sebab tenaga kerja lokal saat ini belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Adapun Perusahaan di sana menggunakan teknologi yang dibawa langsung dari Negeri Tirai Bambu.

Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini masih ditunda.

Lalu terkait apakah ada kemungkinan 500 TKA Cina itu bisa dibatalkan, kata Aris, pihaknya bisa saja melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan, kepentingan dan kemaslahatan umum. "Namun semua harus sesuai koridor hukum, sehingga di Republik yang kita cintai ada kepastian hukum," kata dia kepada Tempo, Kamis 30 April 2020.

Aris juga membenarkan bahwa Kemenaker telah menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) Cina yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Adapun persetujuan kedatangan TKA Cina tertuang dalam Surat Nomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.

Surat itu tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan tadi pada 1 April 2020. Dalam suratnya tadi, Aris Wahyudi mengatakan RPTKA dua perusahaan tersebut diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan urgensinya.

Aris pun meminta kedua pihak berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara guna mitigasi dan penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 saat kedatangan TKA Cina itu.Persetujuan tersebut, kata Aris, demi menjaga pembangunan daerah dan aktivitas perusahaan tetap berjalan.

"Harus kita akui, kalau kita hanya mengandalkan  sektor informal untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pasti akan berat dan lama," ucapnya.

Kemenaker menegaskan pelaksanaannya harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan warga masyarakat. "Namun juga dipihak lain agar aktivitas ekonomi dan produksi tetap bisa berjalan, sehingga bisa meminimalisasi potensi terjadinya PHK atau Pekerja dirumahkan," tutur Aris.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

7 jam lalu

Presiden Jokowi berjalan bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ketika Jokowi dan Luhut Berbeda di Pembatasan BBM Subsidi pada 17 Agustus

Presiden Jokowi mengatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Sebelumnya, Luhut menyatakan sebaliknya.


INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

13 jam lalu

Harga Tiket Pesawat Domestik Mahal, Sandiaga Uno Pernah ke Medan Lewat Singapura
INACA Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal: Harga Avtur hingga Retribusi Bandara

Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia (INACA) membeberkan sejumlah persoalan di balik mahalnya harga tiket pesawat yang ditanggung penumpang.


Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

1 hari lalu

Presiden Jokowi setelah melakukan peresmian dimulainya revitalisasi SD Negeri di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan Astra melalui YPA-MDR, Rabu (1/11/2023) (ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan)
Terkini: Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad, Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan

Presiden Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan HGU 190 tahun bagi investor yang ingin menanamkan modal di IKN.


Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

1 hari lalu

PT Pertamina (Persero) telah resmi memasarkan Pertamax Green 95 sejak Senin, 24 Juli 2023. Produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis baru itu merupakan hasil pencampuran Pertamax dengan Bioetanol sebesar 5 persen (E5). Perpaduan ini menghasilkan produk baru yang diklaim memiliki Research Octane Number (RON) sebesar 95. TEMPO/Tony Hartawan
Bioetanol Jadi Alternatif Pengganti BBM Bersubsidi, Disebut Rendah Sulfur Mampu Kurangi Polusi Udara

Pemerintah berencana lakukan pembatasan BBM bersubsidi serta mendorong penggunaan bioetanol sebagai alternatif pengganti bensin.


Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

1 hari lalu

Pengendara motor antre membeli bahan bakar minyak (BBM) pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, Jawa Timur, Rabu 31 Agustus 2022. Antrean di sejumlah SPBU di Surabaya tersebut terkait adanya rencana kenaikan harga BBM jenis pertalite dan solar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Pembatasan Pembelian BBM Bersubsidi Tak Bisa Asal Diterapkan Mulai 17 Agustus, Anggota Dewan: Harus Ada Dasar Hukumnya

Anggota Komisi VII Fraksi PKS Mulyanto mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa asal diterapkan mulai 17 Agustus 2024. Ia berujar, harus ada dasar hukum yang lebih dulu dibuat.


PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan saat menjelaskan progres penanganan polusi udara Jakarta di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
PKS Minta Luhut Cabut Pernyataan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi per 17 Agustus: Masak Hadiah Ulang Tahun..

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto minta Luhut mencabut pernyataannya soal pembatasan pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus mendatang.


Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau produk keramik dan tableware ilegal saat Ekspose Barang Hasil Pengawasan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 20 Juni 2024. Kemendag akan memusnahkan sebanyak 4.565.598 biji produk keramik dan tablerware senilai Rp79.897.965.000 asal Cina karena tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) SNI. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi
Terpopuler: Indonesia Bisa Belajar dari Thailand yang Juga Digempur Barang Impor, BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di RI

Pemerintah sedang kelimpungan menghadapi banjir produk impor, terutama dari Cina, yang ditengarai dijual dengan harga dumping.


Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan

2 hari lalu

Ilustrasi pesawat. Sumber: getty images/mirror.co.uk
Menko Luhut Bentuk Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat, Ajak Kemenparekraf hingga Asosiasi Industri Penerbangan

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah membentuk satgas penurunan harga tiket pesawat. Anak Buah Sandiaga Uno mengatakan Kemenparekraf sudah menerima beberapa penugasan


Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

2 hari lalu

Dhaniswara K. Harjono, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin Indonesia, dan Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM di acara peluncuran Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024. Dok. Kadin
Kadin akan Pelajari Dampak Positif dan Negatif Family Office

Kadin Indonesia akan pelajari dampak positif dan negatif family office. Dukung Indonesia berkompetisi dengan negara-negara tetangga.


Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

4 hari lalu

Ilustrasi SPBU Pertamina. ANTARA
Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi: Ini 3 Perbedaan Pertalite dengan Pertamax Green 92

PT Pertamina bakal mengganti bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dengan Pertamax Green 92. Inikah jalan tak langsung pembatasan BBM bersubsidi?