TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan rencana kedatangan dari 500 TKA Cina ke Sulawesi Tenggara adalah untuk kebutuhan penyelesaian pembangunan proyek industri agar dapat segera rampung. "Sehingga bisa mulai menjadi salah satu pencipta lapangan kerja dan sumber pendapatan, pembangunan daerah disana," ujarnya kepada Tempo, Kamis 30 April 2020.
Oleh karena itu, Jodi menegaskan dengan kedatangan TKA asal Cina tersebut tak ada sangkut paut dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Maritim Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, dengan adanya pembangunan di wilayah Sulawesi akan memberikan banyak multiplier effect dan menggerakan aktivitas sosial ekonomi masyarakat setempat.
"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi disana selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nickel," ucapnya.
Menurut data yang ia miliki, total TKA asing yang bekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel mencapai 709 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja asli Indonesia sudah berjumlah 11.084 orang di kedua perusahaan tersebut.
Ia mengatakan, alasan kedatangan para TKA Cina lantaran keahlian dibutuhkan, sebab tenaga kerja lokal saat ini belum bisa menggantikan para TKA tersebut. Adapun Perusahaan di sana menggunakan teknologi yang dibawa langsung dari Negeri Tirai Bambu.
Sementara itu, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi mengatakan rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina ke Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini masih ditunda.
Lalu terkait apakah ada kemungkinan 500 TKA Cina itu bisa dibatalkan, kata Aris, pihaknya bisa saja melakukan hal tersebut dengan mempertimbangkan keselamatan, kepentingan dan kemaslahatan umum. "Namun semua harus sesuai koridor hukum, sehingga di Republik yang kita cintai ada kepastian hukum," kata dia kepada Tempo, Kamis 30 April 2020.
Aris juga membenarkan bahwa Kemenaker telah menyetujui Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) Cina yang diajukan dua perusahaan, yakni PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Adapun persetujuan kedatangan TKA Cina tertuang dalam Surat Nomor B-3/10204/PK.04/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang ditandatangani oleh dirinya sendiri.
Surat itu tindak lanjut permohonan RPTKA yang diajukan kedua perusahaan tadi pada 1 April 2020. Dalam suratnya tadi, Aris Wahyudi mengatakan RPTKA dua perusahaan tersebut diterima setelah mempertimbangkan legalitas dan urgensinya.
Aris pun meminta kedua pihak berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayah Sulawesi Tenggara guna mitigasi dan penerapan protokol kesehatan penanganan Covid-19 saat kedatangan TKA Cina itu.Persetujuan tersebut, kata Aris, demi menjaga pembangunan daerah dan aktivitas perusahaan tetap berjalan.
"Harus kita akui, kalau kita hanya mengandalkan sektor informal untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, pasti akan berat dan lama," ucapnya.
Kemenaker menegaskan pelaksanaannya harus tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan warga masyarakat. "Namun juga dipihak lain agar aktivitas ekonomi dan produksi tetap bisa berjalan, sehingga bisa meminimalisasi potensi terjadinya PHK atau Pekerja dirumahkan," tutur Aris.
