TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) telah melakukan riset mengenai sentimen publik di Twitter atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi di tengah pandemi Covid-19. Sentimen warganet di media sosial Twitter itu dikumpulkan Indef selama satu bulan, mulai dari 27 Maret 2020 sampai 25 April 2020.
“Sebagian besar sentimen negatif,” kata peneliti Indef Datalyst Center, Imam Maulana, dalam webinar di Jakarta, Minggu, 26 April 2020. Adapun sentimen ini dicatat dari 397.246 orang dan 476.696 perbincangan.
Dalam riset ini, ada delapan kebijakan pemerintah yang dipantau oleh Indef. Hasilnya, enam kebijakan memicu sentimen negatif dan dua kebijakan disambut sentimen positif.
Pertama, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 31 Maret 2020. Sentimen yang muncul yaitu 79 persen negatif. Mayoritas perbincangan adalah darurat sipil tidak relevan, lepas tangan pemerintah untuk kebutuhan hidup, hingga PSBB tidak efektif.
Kedua, pembebasan tarif listrik untuk sejumlah pelanggan pada 31 Maret 2020. Berbeda dengan PSBB, kebijakan Jokowi untuk menggratiskan tagihan listrik itu mendapat 94 persen sentimen positif. Topik perbincangan utama adalah bebas listrik untuk kalangan rentan.
Ketiga, kebijakan pembebasan narapidana pada 1 April 2020, yang ternyata direspons oleh 54 persen pengguna Twitter secara positif. Kunci perbincangan yang muncul adalah potensi keresahan masyarakat, remisi koruptor, pembebasan napi karena kemanusiaan.
Keempat, ketidaktegasan pemerintah dalam memberlakukan larangan mudik pada 2 April 2020. Kebijakan ini direspons oleh 54 persen warganet dengan negatif. Topik perbincangannya yaitu ekonomi rentan mudik karena nol pedapatan, larangan mudik hanya sebatas anjuran.
Kemudian, empat kebijakan lainnya juga mayoritas mendapat sentimen negatif. Di antaranya yaitu pengangguran akibat Covid-19 dengan 84 persen sentimen negatif. Lalu program Kartu Prakerja dengan 81 persen sentimen negatif. Dua terakhir yaitu jaring pengaman sosial dengan 56 persen sentimen negatif dan aturan khusus penghinaan presiden dengan 89 persen sentimen negatif oleh pengguna Twitter.
