Lebih lanjut, Prihasto mengatakan pembebasan izin ini merupakan langkah pemerintah untuk mempermudah importasi bawang putih dan bawang bombai agar harga kembali stabil. Namun, UU Hortikultura juga menyatakan impor wajib memenuhi beberapa syarat. "Sehingga kedua kebijakan ini harus sesuai undang-undang tersebut," lanjutnya.
Terkait kelangkaan dan tingginya harga, Prihasto menyebut sudah ada mekanisme dalam Pasal 27 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sesuai pasal ini kata Prihasto, pemerintah dapat menugaskan BUMN, dan BUMN mendapatkan fasilitas kemudahan jika melakukan impor dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga. "Misalnya, tidak perlu melakukan wajib tanam 5 persen untuk bawang putih”, kata dia.
Saat ini, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Hortikultura, RIPH tahun 2020 untuk bawang putih sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 mencapai 344.094 ton dan bawang bombai sejumlah 195.832 ton.
Sementara, kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebanyak 47 sampai 48 ribu ton per bulan dan bawang bombai 10 - 11 ribu ton per bulan. "Maka apabila direalisasikan cukup untuk tujuh bulan ke depan untuk bawang putih dan satu tahun untuk bawang bombai" ujar Prihasto.
Tempo mengkonfirmasi hal ini kepada Kepala Biro Humas Kementerian Perdagangan, Olvy Adrianita. Menurut dia, kebijakan kedua kementerian sebenarnya tidak berbeda. Hanya PI dan LS yang dihilangkan sampai waktu 31 Mei 2020. "Untuk percepatan impor, karena ketersediaan di pasar kurang saat ini," kata dia.
Meski demikian, Olvy memastikan impor bawang tetap harus dilakukan secara selektif. Itu sebabnya, RIPH, persyaratan kesehatan, dan keamanan produk impor tetap diberlakukan. Barulah setelah 31 Mei 2020 dan sebelum panen pada Juni 2020, kebijakan penghapusan sementara PI dan LS ini akan dikaji kembali.
