TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyinggung anggaran kementeriannya yang mendapat sekitar Rp 6,5 triliun untuk 2020. Ia mengatakan, nominal tersebut lebih kecil dari anggaran tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 11 triliun.
"Kita (KKP) pernah dapat anggaran Rp 11 triliun, saya saksi waktu itu. Tiba-tiba berangsur turun-turun sampai Rp 5 triliun. Tadinya mau dikasih DPR Rp 4,5 triliun tapi Dirjen dan Sekjen berjuang akhirnya dapat Rp 6,5 triliun," kata Edhy saat sambutan Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.
Edhy pun berseloroh akan meminta anggaran Rp 15 triliun jika telah mengetahui dirinya bakal ditunjuk jadi menteri kelautan dan perikanan.
"Kalau dulu bakal tahu jadi menteri KKP, saya bisa minta anggaran Rp 15 triliun saja sekalian. Tapi ini cerita karena sistemnya sudah berjalan. Kan ada hitungan dari Bappenas," ungkap Edhy.
Namun ia menuturkan, walaupun kementerian mendapatkan anggaran yang besar tapi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat maka tidak tepat sasaran. "Percayalah kita negara Indonesia, diawasi saja ada pencurian, apalagi tidak diawasi. ini yang harus kita percaya," ujarnya.
Kendati anggaran KKP turun, Edhy mendorong terus kementerian mengoptimalkan pagu yang ada. Pasalnya, APBN bisa tetap berperan sebagai daya ungkit terhadap ekonomi, termasuk menarik minat swasta untuk berinvestasi.
"Nah kita beri contoh kepada pelaku usaha, dengan anggaran yang terbatas bisa menentukan program prioritas, menunjuk daerah yang lebih rajin. Dengan demikian, swasta pun akan ikut. Negara pun memberikan kesejukan," kata dia.
