Anggaran Turun Terus, Edhy Prabowo Ingin KKP Dapat Rp 15 T

Reporter

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji (kanan) dan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Perbowo (kiri) memaparkan kronologis penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Vietnam saat jumpa pers di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pontianak di Sungai Rengas, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis , 9 Januari 2020. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyinggung anggaran kementeriannya yang mendapat sekitar Rp 6,5 triliun untuk 2020. Ia mengatakan, nominal tersebut lebih kecil dari anggaran tahun-tahun sebelumnya yaitu sekitar Rp 11 triliun.

"Kita (KKP) pernah dapat anggaran Rp 11 triliun, saya saksi waktu itu. Tiba-tiba berangsur turun-turun sampai Rp 5 triliun. Tadinya mau dikasih DPR Rp 4,5 triliun tapi Dirjen dan Sekjen berjuang akhirnya dapat Rp 6,5 triliun," kata Edhy saat sambutan Rapat Kerja Pengawas (Rakerwas) 2020, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020.

Edhy pun berseloroh akan meminta anggaran Rp 15 triliun jika telah mengetahui dirinya bakal ditunjuk jadi menteri kelautan dan perikanan.

"Kalau dulu bakal tahu jadi menteri KKP, saya bisa minta anggaran Rp 15 triliun saja sekalian. Tapi ini cerita karena sistemnya sudah berjalan. Kan ada hitungan dari Bappenas," ungkap Edhy.

Namun ia menuturkan, walaupun kementerian mendapatkan anggaran yang besar tapi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat maka tidak tepat sasaran. "Percayalah kita negara Indonesia, diawasi saja ada pencurian, apalagi tidak diawasi. ini yang harus kita percaya," ujarnya.

Kendati anggaran KKP turun, Edhy  mendorong terus kementerian mengoptimalkan pagu yang ada. Pasalnya, APBN bisa tetap berperan sebagai daya ungkit terhadap ekonomi, termasuk menarik minat swasta untuk berinvestasi.

"Nah kita beri contoh kepada pelaku usaha, dengan anggaran yang terbatas bisa menentukan program prioritas, menunjuk daerah yang lebih rajin. Dengan demikian, swasta pun akan ikut. Negara pun memberikan kesejukan,"  kata dia.






Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

4 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR Baru 69 Persen, Ini Rencana Menteri Basuki

Hingga 26 November 2022, angka realisasi anggaran PUPR Rp 84,3 triliun atau 69 persen dari total pagu Rp 121,4 triliun.


Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

17 jam lalu

Realisasi Penyerapan Anggaran PUPR hingga 26 November Capai 69 Persen

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap pagu alokasi anggaran kementerian yang dia pimpim mengalami perubahan-perubahan.


Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Kumpulkan Para Kepala Dinas, Bahas KJP & Kegiatan Tahun 2023

Heru Budi Hartono menggelar rapat pimpinan bersama para pejabat Pemprov DKI Jakarta, Senin, 28 November 2022.


RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

1 hari lalu

RAPBD DKI Jakarta 2023 Bengkak Rp 1,2 Triliun, Fitra: Mengkhianati KUA-PPA

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra Misbah Hasan mempertanyakan konsistensi pembahasan RAPBD DKI Jakarta 2023.


RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

1 hari lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

3 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh KPK

Hakim Agung Gazalba Saleh mengajukan pra peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK.


KKP Dorong Sektor Perikanan Jadi Pondasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

7 hari lalu

KKP Dorong Sektor Perikanan Jadi Pondasi Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional

KKP optimistis sektor perikanan mampu menjadi tulang punggung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi nasional.


Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

8 hari lalu

Azas Tigor Duga Ada Mark Up Pengecatan Jalur Sepeda Era Anies, Minta KPK Bergerak

Azas Tigor Nainggolan menilai anggaran pengecatan jalur sepeda di Jakarta era Anies Baswedan tidak masuk akal


KKP Tingkatkan Produktivitas Garam NTT

10 hari lalu

KKP Tingkatkan Produktivitas Garam NTT

Wilayah Oeteta dan Merdeka merupakan bagian dari wilayah Teluk Kupang yang sudah dimanfaatkan sebagai tempat dilakukannya kegiatan tambak garam


KKP Buka Peluang Kelola Kawasan Konservasi dengan Skema Blended Finance

11 hari lalu

KKP Buka Peluang Kelola Kawasan Konservasi dengan Skema Blended Finance

Investasi melalui kerja sama dan kemitraan di kawasan konservasi akan memberikan lapangan kerja bagi masyarakat lokal