Omnibus Law Diyakini Serap 9 Juta Tenaga Kerja, Ini Hitungannya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto areal suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. APBN diharapkan bisa menjadi pendongkrak bagi pertumbuhan ekonomi. Maka program priortas yang masuk dalam pendanaan APBN harus digenjot realisasinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Foto areal suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis 14 November 2019. APBN diharapkan bisa menjadi pendongkrak bagi pertumbuhan ekonomi. Maka program priortas yang masuk dalam pendanaan APBN harus digenjot realisasinya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso yakin target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen bisa tercapai jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa terealisasi. Dengan ada beleid tersebut, pemerintah akan mendorong penyerapan ketenagakerjaan serta terus meningkatkan investasi yang masuk ke dalam negeri.

    Saat ini, kata Susiwijono pemerintah menargetkan angka pertumbuhan ekonomi 6 persen seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

    "Kalau dilihat, data yang ada, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonominya 5,3 persen tapi rerata di RPJMN kan sampai 6 persen," kata Susiwijono di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III 2019, jumlah pekerja informal tercatat sebanyak 74,1 juta pekerja atau 57,27 persen dari total angkatan kerja. Selain itu, saat ini masih ada sekitar 7 juta orang yang belum mendapat pekerjaan.

    Belum lagi ada penambahan angkatan kerja sekira 2 juta orang setiap tahunnya. "Pertumbuhan 6 persen ini kita butuhkan minimal untuk menampung yang 7 plus 2 juta tadi," kata Susiwijono.

    Susiwijono menjelaskan, selain mendorong penyerapan tenaga kerja, pemerintah harus terus menggenjot nilai investasi yang masuk ke Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen.

    Hingga kuartal ketiga tahun 2019 tercatat investasi yang masuk telah mencapai Rp 601 triliun. Secara teoritis, untuk mendorong 1 persen pertumbuhan ekonomi, harus didatangkan nilai investasi sekitar Rp 800 triliun. 

    Sumber dari investasi bisa mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). "Artinya masih perlu betul investasi di dorong supaya meningkat," tutur Susiwijono.

    Sehingga diharapkan dengan adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif. "Intinya, kalau disimpulkan, pemerintah ingin menjaga kebutuhan agar pengusaha bisa kita bikin iklim yang kondusif sehingga ekonomi tumbuh dan tercipta lapangan kerja."

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa Undang-undang Omnibus Law yang kini tengah digodok pemerintah akan berdampak signifikan bagi perekonomian. Bahkan, Luhut mengklaim, Omnibus Law bisa mengerek pertumbuhan ekonomi sekitar 5 hingga 6 persen pada 2024.

    Luhut meyakini, Omnibus Law yang akan dibahas dengan DPR mulai pekan depan bakal menarik minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia. “Kami optimistis ekonomi akan tumbuh,” ujarnya, Jumat 17 Januari 2020.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Banjir Jakarta, Bolak-Balik Terendam Akibat Cuaca Ekstrem

    Banjir Jakarta bolak-balik terjadi. Kali ini akibat cuaca ekstrem. BPBD sebut 10,74 persen RW di ibu Kota terdampak.