Realisasi Investasi di Sektor Energi di 2019 Tak Capai Target

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri ESDM, Arifin Tasrif. ANTARA

    Menteri ESDM, Arifin Tasrif. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan investasi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pada 2019 tercatat senilai US$ 31,9 miliar. Angka itu lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah sebelumnya sebesar US$ 33,4 miliar.

    Realisasi investasi terbesar berasal dari subsektor minyak dan gas bumi (migas) senilai US$ 12,5 miliar, disusul subsektor listrik US$ 12 miliar, pertambangan mineral dan batu bara (minerba) US$ 5,9 miliar, dan subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) senilai US$ 1,5 miliar. 

    Jika dilihat target per subsektor, hanya subsektor listrik yang mencapai target. Investasi di subsektor ini ditargetkan senilai US$ 12 miliar dan tercapai dengan angka yang sama. Sementara untuk subsektor migas, target investasinya senilai US$ 13,4 miliar, minerba US$ 6,2 miliar, dan EBTKE US$ 1,8 miliar.

    Adapun pemerintah kembali meningkatkan target investasi di sektor ESDM pada tahun ini. "Target investasi 2020 hanya meningkat menjadi US$35,9 miliar," kata Arifin, Kamis,  9 Januari 2020. Rinciannya adalah target investasi di sektor migas senilai US$ 13,8 miliar, listrik US$ 12 miliar, minerba US$ 7,8 miliar, dan EBTKE US$ 2,3 miliar.

    Untuk mencapai target itu, Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah langkah. Sejumlah langkah tersebut mulai dari meningkatkan kesiapan infrastruktur, ketersediaan energi maupun bahan baku yang ada, kemudahan mendapatkan lahan, dan aturan yang semakin sederhana dan dipangkas agar tidak berbelit-belit. "Kami tidak jadi produsen aturan, tetapi juga bisa mendorong percepatan proses industri," kata Arifin.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.