Jokowi Ingin Semua Dubes Tingkatkan Diplomasi Ekonomi

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para duta besar (dubes) dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melakukan diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi ini dinilai Jokowi sebagai hal yang paling diperlukan Indonesia saat ini.

    Saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara Jakarta, Kamis 9 Januari 2020, Jokowi mengatakan mengatakan bahwa dubes mengemban amanah konstitusi sebagai duta perdamaian. Namun Presiden Jokowi ingin mereka juga berfokus pada tugas diplomasi ekonomi.

    “Kita ingin kita semua fokus pada diplomasi ekonomi, 70-80 persen apa yang kita miliki itu fokusnya di situ di diplomasi ekonomi, karena itulah yang saat ini yang sedang diperlukan negara kita,” kata Jokowi. 

    Jokowi menegaskan betapa penting bagi para dubes tersebut memegang peran sebagai duta investasi. Untuk itu, para dubes harus mengetahui celah investasi di bidang apa saja sehingga ke depan bisa menjadi prioritas untuk diproduksi. “Yang pertama bidang-bidang yang berkaitan dengan barang-barang atau produk-produk substitusi impor,” kata Presiden.

    Ia mencontohkan produk petrokimia di Tanah Air sebanyak 85 persen masih impor sehingga jika ingin meningkatkan investasi maka disarankan mencari produk yang berkaitan dengan substitusi impor. Selain itu yang berkaitan dengan energi karena Indonesia masih banyak mengimpor minyak dan gas (migas).

    Batu bara misalnya bisa diubah menjadi substitusi LPG di mana LPG di Indonesia sebagian besar bahkan semuanya masih impor. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya untuk menemukan investor yang berkaitan dengan upaya pengolahan bahan mentah karena Indonesia kaya dengan bahan mentah sebelum diekspor.

    Ia mencontohkan kembali soal mengubah minyak kelapa sawit menjadi avtur karena Indonesia juga masih impor avtur. Di sisi lain juga dengan bidang yang berkaitan dalam soal pengembangan B20, B30 dan B50 bahkan B100.

    Hal itu, menurut Presiden Jokowi, penting sebagai upaya agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi negara pengekspor bahan mentah tetapi minimal produk setengah jadi. “Kalau kita bisa produksi yang B50 posisi tawar kita bisa naik,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hasil Sensus 2020 yang Menentukan Penentuan Kebijakan Pembangunan

    Akan ada perbedaan pada penyelenggaraan sensus penduduk yang ketujuh di tahun 2020. Hasil Sensus 2020 akan menunjang penentuan kebijakan pembangunan.