Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan memperkirakan bahwa defisit program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun ini mencapai Rp 16 triliun.
Prediksi itu disampaikan Fachmi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Menteri Kesehatan, di Gedung DPR, pada Kamis lalu, 12 Desember 2019.
Fachmi menjelaskan terdapat potensi surplus segmen PBI yang akan dialokasikan untuk pembayaran klaim rumah sakit. Pembayaran klaim menjadi prioritas karena akan terdapat carry over defisit dari tahun ini ke 2020.
"Surplus (segmen PBI) akan digunakan terlebih dahulu untuk membayar klaim rumah sakit, klaim carry over, karena masih ada carry over ke tahun depan. Proyeksinya (defisit) itu Rp 16 triliun," ujar Fachmi.
Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan awal. BPJS Kesehatan memproyeksikan defisit 2019 dapat menyentuh Rp 32,89 triliun jika kenaikan iuran tidak berlaku.
Rapat tersebut membahas usulan Komisi IX DPR untuk menunda kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3. Usulan tersebut ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan alternatif-alternatif solusi agar iuran tetap naik dan tidak membebani peserta, tetapi belum terdapat keputusan.
Terawan menjelaskan bahwa terdapat potensi surplus antara pendapatan dan klaim pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan seiring kenaikan iuran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Rasio klaim segmen PBI dinilai akan menurun dari proyeksi awal sebesar 117 persen pada akhir tahun ini.
BISNIS
Iklan
