TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebentar lagi akan memiliki Direktur Utama definitif baru. Saat ini, PLN masih dipimpin seorang Pelaksana Tugas Direktur Utama, yaitu Sripeni Inten Cahyani.
“PLN dalam waktu dekat (diumumkan),” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.
Ada tiga nama yang diusulkan Kementerian BUMN ke Istana. Salah satu nama yang santer disebut yaitu Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, calon Dirut PLN sudah diputuskan. Ia pun tidak membenarkan atau membantah terkait isu Rudiantara menjadi Dirut PLN ini. Ketika dikonfirmasi soal nama itu, ia hanya menjawab diplomatis.
"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Pramono saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Lalu saat ini, seperti apa sebenarnya kondisi keuangan PLN, menyambut bos baru mereka tersebut?
Hingga 2018, PLN berhasil untung dan mengantongi laba bersih sebesar Rp 11,6 triliun. Angka ini meroket tajam dibandingkan tahun sebelumnya, 2017, yang hanya mencatatkan laba Rp 4,42 triliun.
Meski demikian, insiden sempat terjadi pada 2018.Saat itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi peringatan tertulis ketiga terhadap PLN akibat belum melaporkan kinerja keuangan 2018 pada Selasa, 28 Mei 2019.
Dalam keterbukaan informasi, Divisi Penilaian BEI menyampaikan surat pengenaan sanksi peringatan tertulis ketiga kepada PLN. Di BEI, PLN mencatatkan sejumlah obligasi dan sukuk yang saat ini masih berjalan. “BEI telah mengenakan Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2018,” papar BEI.
Sementara itu, pendapatan PLN tahun 2018 tercatat mencapai Rp 263 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp 246 triliun. Sementara tahun sebelumnya, 2016, pendapatan PLN berada di angka Rp 214 triliun.
