Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bakal Punya Dirut Baru, Begini Kondisi Keuangan PLN

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
99 Tenaga Teknik PLN Tarakan Uji Kompetensi
99 Tenaga Teknik PLN Tarakan Uji Kompetensi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebentar lagi akan memiliki Direktur Utama definitif baru. Saat ini, PLN masih dipimpin seorang Pelaksana Tugas Direktur Utama, yaitu Sripeni Inten Cahyani.  

“PLN dalam waktu dekat (diumumkan),” kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

Ada tiga nama yang diusulkan Kementerian BUMN ke Istana. Salah satu nama yang santer disebut yaitu Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, calon Dirut PLN sudah diputuskan. Ia pun tidak membenarkan atau membantah terkait isu Rudiantara menjadi Dirut PLN ini. Ketika dikonfirmasi soal nama itu, ia hanya menjawab diplomatis.

"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Pramono saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 25 November 2019. 

Lalu saat ini, seperti apa sebenarnya kondisi keuangan PLN, menyambut bos baru mereka tersebut?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hingga 2018, PLN berhasil untung dan mengantongi laba bersih sebesar Rp 11,6 triliun. Angka ini meroket tajam dibandingkan tahun sebelumnya, 2017, yang hanya mencatatkan laba Rp 4,42 triliun.

Meski demikian, insiden sempat terjadi pada 2018.Saat itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi peringatan tertulis ketiga terhadap PLN akibat belum melaporkan kinerja keuangan 2018 pada Selasa, 28 Mei 2019.

Dalam keterbukaan informasi, Divisi Penilaian BEI menyampaikan surat pengenaan sanksi peringatan tertulis ketiga kepada PLN. Di BEI, PLN mencatatkan sejumlah obligasi dan sukuk yang saat ini masih berjalan. “BEI telah mengenakan Sanksi Peringatan Tertulis Ketiga atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan 2018,” papar BEI.

Sementara itu, pendapatan PLN tahun 2018 tercatat mencapai Rp 263 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun 2017 yang hanya Rp 246 triliun. Sementara tahun sebelumnya, 2016, pendapatan PLN berada di angka Rp 214 triliun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra Disebut Bagi-bagi Jabatan untuk Kader di BUMN, Dasco: Bagi-bagi Tugas

12 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Gerindra Disebut Bagi-bagi Jabatan untuk Kader di BUMN, Dasco: Bagi-bagi Tugas

Ada sejumlah kader Partai Gerindra yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN dalam beberapa waktu terakhir.


PLN Raih Pendanaan World Bank Percepat Elektrifikasi dan Pengembangan EBT

12 jam lalu

PLN Raih Pendanaan World Bank Percepat Elektrifikasi dan Pengembangan EBT

PT PLN (Persero) melakukan kolaborasi pendanaan dengan World Bank, Canada Clean Energy & Forest Climate Facility dan Clean Technology Fund sebesar USD581,5 juta untuk mendukung peningkatan akses elektrifikasi di Indonesia


Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

13 jam lalu

Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 2 Juli 2020. Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar
Ombudsman Sebut Pengangkatan Komisaris BUMN Harus Diuji Melalui Seleksi

Ramai kerabat dan orang dekat Jokowi dan Prabowo diangkat komisaris BUMN.


Serikat Karyawan Angkasa Pura II Minta Penggabungan Usaha Ditunda

17 jam lalu

Petugas memeriksa pesawat di Bandara Soekarno-Hatta jelang mudik lebaran, Tangerang, Banten, Jawa Barat, Kamis, 13 April 2023. PT Angkasa Pura II menyebut Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani hingga 3,19 juta orang pemudik pada masa Angkutan Lebaran 2023 atau naik sekitar 19,47 persen dibandingkan 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Serikat Karyawan Angkasa Pura II Minta Penggabungan Usaha Ditunda

Serikat Karyawan PT Angkasa Pura II meminta penundaan rancangan penggabungan usaha PT Angkasa Pura II ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia.


Perjalanan Karir Pamitra Wineka Hingga Jadi Komisaris Baru MIND ID, Pernah Kerja di Bank Dunia

17 jam lalu

Pamitra Wineka, CEO Tanihub. Foto : OJK
Perjalanan Karir Pamitra Wineka Hingga Jadi Komisaris Baru MIND ID, Pernah Kerja di Bank Dunia

Pamitra Wineka pernah bekerja di Kantor pusat Bank Dunia (World Bank) di Washington DC, Amerika Serikat


Emirsyah Satar Mengaku Tiga Kali Tolak Tawaran Jadi Dirut Garuda Indonesia

19 jam lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, mengikuti sidang lanjutan mendengarkan keterangan saksi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli mantan auditor BPKP, Suswinarno, yang dihadirkan oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di PT. Garuda Indonesia, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.9,37 triliun.  TEMPO/Imam Sukamto
Emirsyah Satar Mengaku Tiga Kali Tolak Tawaran Jadi Dirut Garuda Indonesia

Emirsyah Satar mengaku diminta menjadi Dirut Garuda Indonesia karena keuangan maskapai tersebut pada 2003 kritis


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

22 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Bagi-bagi Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Bilang Fenomena Biasa di Awal Pemerintahan

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat pelantikan menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023. Habiburokhman yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra dilantik menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Desmond J Mahesa, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bagi-bagi Jabatan Komisaris BUMN, Gerindra Bilang Fenomena Biasa di Awal Pemerintahan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menanggapi isu bagi-bagi jabatan setelah beberapa kader partainya ditunjuk menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Habiburokhman, penunjukkan politikus menjadi pejabat di BUMN adalah fenomena yang biasa terjadi di awal pemerintahan.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Gunakan REC, Pemkab Trenggalek Jalin Kerja Sama dengan PLN

1 hari lalu

Gunakan REC, Pemkab Trenggalek Jalin Kerja Sama dengan PLN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) terkait layanan Green Energy as a Service (GEAS) untuk menggunakan REC sebanyak 200 unit atau setara dengan 200 megawatt hour (MWh).