Ibu Kota Baru, Anies Sebut Masalah Transportasi Jadi PR Utama

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai salah satu masalah krusial dalam pemindahan ibu kota adalah perkara transportasi. Karena itu, soal transportasi masuk dalam pekerjaan rumah (PR) yang nanti harus dibereskan.

    Secara spesifik, Anies tidak menjelaskan jenis transportasi apa yang akan masuk dalam daftar prioritas. "Nanti. Kalau dengan rapat ini belum ada yang khusus," kata Anies usai rapat pemindahan ibu kota di Jakarta, 15 November 2019.

    Rapat pembahasan pemindahan ibu kota baru ini digelar di Kantor Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas dan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara. Adapun agenda yang menjadi fokus bahasan lebih banyak membahas tentang persiapan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN). 

    Dalam rapat pemindahan ibu kota ini terungkap bahwa banyak persoalan yang mesti dituntaskan pemerintah. Salah satunya penentuan daerah otonom, daerah istimewa dan daerah distrik pemerintah.

    Namun, Anies Baswedan menyampaikan apresiasi terhadap Presiden RI, Jokowi dan pemerintah pusat yang akan terus melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk Jakarta. Untuk PR yang ada di Jakarta akan terus diselesaikannya bersama Pemerintah Pusat. "Akan berjalan beriringan dengan proses pembangunan yang terjadi di Kalimantan Timur."

    Anies yang sempat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan era Kabinet Indonesia Kerja ini juga mengatakan tidak ada pembahasan khusus yang dilakukan. Mengingat, fokus utama rapat pada pemindahan ibu kota sehingga sangat sedikit relevansinya dengan Jakarta. Dia juga mengatakan Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian.

    MONICHA YUNIARTI SUKU (MAGANG)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.