Garap Destinasi Super Prioritas, Erick Thohir Diminta Ajak Swasta

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2019. Kunjungan tersebut terkait rencana pengembangan lokasi wisata Borobudur. ANTARA

    Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan saat berkunjung ke Komplek Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat, 30 Agustus 2019. Kunjungan tersebut terkait rencana pengembangan lokasi wisata Borobudur. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Eick Thohir dan empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang membidangi infrastruktur, investasi dan pariwisata menyatakan akan melibatkan investor swasta secara aktif untuk mengembangkan lima destinasi wisata prioritas. Dengan melibatkan swasta untuk menggarap destinasi super prioritas ini, Indonesia diyakini dapat meningkatkan perolehan devisa negara dan memperbaiki defisit transaksi berjalan dari sektor pariwisata.

    Usai rapat koordinasi di Kementerian PUPR di Jakarta, Erick Thohir mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan dari investor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan di lima destinasi super prioritas. Namun, pembangunan yang mengandalkan sumber pendanaan dari APBN juga tetap dikerjakan.

    Lima destinasi super prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan lima destinasi super prioritas ini ditargetkan tuntas pada akhir 2020.

    "Kami terus bersinergi sesuai dengan visi presiden untuk hasil yang akan dirasakan seperti penciptaan lapangan kerja,membangkitkan ekonomi nasional termasuk UMKM, dan tadi adanya investor investor dari luar negeri, dari berbagai pihak yang selama ini beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri sudah dekati," kata Erick Thohir.

    Dalam rakor yang diinisiasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono itu turut hadir Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.