Selepas dilantik, Agung Firman mengatakan akan memperketat pemeriksaan keuangan negara mulai tahun ini. "Walaupun antara opini laporan keuangan dan tindakan pidana korupsi tidak ada hubungan langsung, kami mencoba untuk mendorong membentuk budaya akuntabilitas," ujar Agung. Ke depannya, ia menjamin pemeriksaan akan lebih tepat, ketat, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
Apalagi, menurut dia, BPK periode 2019-2024 ini memiliki modal kuat, yaitu untuk pertama kalinya mengambil keputusan di internal, yaitu memilih ketua, wakil ketua, dan pembidangan anggota secara aklamasi musyawarah mufakat. Agung menilai modal itu cukup untuk mendorong BPK melakukan pemeriksaan yang lebih solid sehingga lebih bermanfaat dan berkualitas untuk mencapai tujuan bernegara.
Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK Agung Firman Sampurna dan Agus Joko Pramono mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019. Pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan dihadiri para anggota BPK periode 2019-2024.
Presiden Jokowi dalam sidang kabinet perdana bersama Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka hari ini menekankan pentingnya koordinasi anggaran kementerian di bawah kementerian koordinator.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2020. Ia menyatakan Presiden menekankan pentingnya koordinasi.
Sri Mulyani kemudian menjelaskan jumlah anggaran yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamaman serta Kementerian Koordinator Perekonomian. "Menko-menko ini menjadi sangat penting," katanya, Kamis, 24 Oktober 2019.
