Pemerintah Tunjuk McKinsey untuk Kaji Pemindahan Ibu Kota Baru

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

    Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang  Brodjonegoro membenarkan bahwa pemerintah telah menunjuk manajemen konsultan  multinasional McKinsey & Company dalam melakukan studi kelayakan pemindahan ibu kota yang baru ke sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    "Iya, kalau enggak salah konsorsium yang dipimpin McKinsey tapi anggotanya sebagian dari Indonesia," kata dia di kantor Bappenas, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

    Dia tidak memastikan seberapa lama waktu yang dibutuhkan oleh McKinsey dalam menyelesaikan kajiannya terkait rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. "Mereka menyiapkan pra masterplan," tambahnya.

    Sementara itu dikutip dari Reuters, McKinsey telah memenangkan tender  senilai Rp 25 miliar rupiah (US$ 1,77 juta), yang diumumkan melalui laman resmi pemerintah. Pada ajang lelang tersebut, telah menarik peserta sampai 103 kandidat, termasuk kelompok yang melibatkan Roland Berger dan Boston Consulting.

    Kemudian, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata mengatakan bahwa McKinsey akan mengambil studi awal pemerintah tentang isu-isu termasuk dampak sosial, budaya, lingkungan serta ekonomi. “Mereka tidak akan mulai dari nol karena kami telah melakukan banyak penelitian. Mereka akan menentukan strategi ke depan itu sebabnya kami mencari konsultan kelas dunia, ”kata dia.

    Studi tiga bulan juga akan melihat pendanaan yang dibutuhkan secara lebih rinci dan bagaimana ibu kota baru akan terhubung dengan kota-kota terdekat di Balikpapan dan Samarinda. Adapun perkiraan biaya untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur sebesar Rp 466 triliun yang mencakup untuk bangun kantor dan rumah para Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang diperkirakan ada 1,5 juta pegawai mulai diboyong pada tahun 2024.

    REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Ahok, dari DPRD Belitung hingga Gubernur DKI Jakarta

    Karier Ahok bersinar lagi. Meski tidak menduduki jabatan eksekutif, ia akan menempati posisi strategis: komisaris utama Pertamina.