TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan pihaknya tidak bekerja terburu-buru dalam membangun ibu kota baru.
Ia merespons pernyataan Sekretaris Otorita IKN Jaka Santos pada 20 Maret 2024, yang menganalogikan Kementerian PUPR sebagai Bandung Bondowoso. Sebab, kata Jaka, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono itu bekerja tiga shift 24 jam sejak 2022.
“Kami punya rencana. Nanti seolah-olah kami kerja buru-buru. Semua ada kurva, ada monitoringnya,” kata Danis ketika ditemui di Kementerian PUPR pada Jumat, 19 April 2024. “Kalau Bandung Bondowoso kan (mengerjakan) semalam. Nggak, lah.”
Danis juga mengatakan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur itu tidak hanya dikerjakan Kementerian PUPR. Namun, melibatkan kementerian lain, badan usaha milik negara (BUMN), pemerintah daerah (Pemda), hingga kontraktor.
Pemerintah memang tengah mengebut pembangunan IKN seiring target melaksanakan upacara hari ulang tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN pada Agustus mendatang. Per April ini, kata Danis, pembangunan batch 1 mencapai 79,8 persen. Sedangkan pembangunan batch 2 mencapai 24 persen.
Danis memastikan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun ini bisa dilaksanakan di ibu kota baru. Ia mengatakan, kprogres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 80 persen, sedangkan progres Istana dan lapangan upacara mencapai 63 persen.
“Sekarang lapangan upacara sudah jadi. (Pembangunan) istana sedang fokus pada interior dan tanaman. Kalau struktur, sudah selesai semua,” kata Danis.
Sementara itu, progres pembangunan Sekretariat Presiden sudah mencapai 75 persen, Sekretariat Negara 55,9 persen. Danis berujar pembangunan memang dioptimalkan untuk mendukung terselenggaranya upacara 17 Agustus di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu.
“Juga untuk pelantikan presiden, Pak Basuki bilang. Ya Kami optimalkan yang strategis fungsional itu. Kantor Presiden, Istana, Sekretariat Negara, Sekretariat Presiden, lapangan,” ujar Danis.
Pilihan Editor: Faisal Basri Blak-blakan soal Investor Tak Mau Masuk IKN Jika Penduduknya Hanya 2 Juta Jiwa
