TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah membahas progres perkembangan pembangnan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kemarin (24 April 2024) saya diundang secara khusus Presiden Joko Widodo membahas perkembangan progres ibu kota nusantara atau IKN,” kata AHY di sela kunjungannya di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta Kamis 25 April 2024.
Dalam pertemuan itu, AHY menyebutkan pemerintah akan mengambil sejumlah langkah percepatan dengan tujuan investasi di ibu kota negara bisa masuk lancar.
“Adanya percepatan membuat investasi terus bergerak di sana,” kata dia.
Namun, kata AHY, percepatan pembangunan itu juga tetap disertai jaminan kepastian hukum. Terutama kepastian hukum hak atas tanah. Seperti untuk pembebasan lahan.
“Kita harus meyakinkan lahan yang akan digunakan untuk bisnis atau investasi untuk mengembangkan usaha termasuk properti yang lain itu harus diyakinkan dulu, clean and clear lahannya,” kata dia.
AHY juga menekankan agar proses pembebasan lahan di IKN tidak sampai menimbulkan masalah. “Jangan sampai ada masalah, misalnya jika ada pelepasan kawasan hutan kita harus cek dahulu, apakah ada masyarakat yang menduduki lokasi tersebut."
Selain itu, masalah legalitas lahan wajib dipastikan sejak awal. “Kejelasan lahan itu harus diselesaikan di awal, tidak boleh asal asal gusur (untuk investasi),” kata dia.
Lebih jauh, AHY memastikan dalam pembebasan lahan untuk memperlancar arus investasi di IKN itu pemerintah ingin melakukan pendekatan humanis. “Kami tidak ingin ada bentrokan-bentrokan yang terjadi di lapangan, kami akan mengutamakan masyarakat sendiri apalagi mereka yang sudah menghuni cukup lama di situ,” ucapnya.
AHY pun berharap masyarakat memahami bahwa pemerintah memiliki tujuan besar pembangunan di kawasan IKN. “ Kami ingin menyeimbangkan itu, antara mempercepat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dan investasi, tetapi juga tidak boleh mengesampingkan aspek keadilan sosial."
Pilihan Editor: AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN
