Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kabinet Jokowi Jilid II, Ekonom: Harus Diisi Profesional

image-gnews
Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Menteri Kabinet Kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019. Menurut Jokowi, dalam lima tahun ini banyak yang telah dilakukan para menteri dalam memajukan serta membangun Indonesia. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Next Policy Fithra Faisal Hastadi mengusulkan sejumlah syarat kepada Presiden Joko Widodo dalam meramu jajaran Kabinet Jokowi Jilid II. Menurut dia, susunan kabinet Jokowi itu menjadi hal yang ditunggu oleh masyarakat, tak terkecuali para pelaku ekonomi.

Menurut Fithra, Jokowi mesti mengisi kabinetnya, khususnya bidang bidang ekonomi dan sektor riil, dengan para profesional. "Sosoknya harus profesional dan diterima pasar," ujar Fithra, yang juga ekonom dari Universitas Indonesia itu, di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Fithra mengatakan profesional bukan berarti tidak terafiliasi dengan partai politik. Ia mengatakan bisa jadi calon menteri ini tergabung parpol namun tetap merupakan profesional.

Lebih lanjut, dia mengaku memaklumi adanya kompromi-kompromi antara Jokowi dengan partai pendukungnya dalam pembentukan susunan pembantu presiden lima tahun ke depan. Bahkan Fithra menyebut semakin banyak anggota partai yang masuk kabinet akan lebih bagus.

"Karena akan lebih stabil politiknya," tutur dia. Di samping itu Fithra menyarankan sosok menteri Jokowi yang bisa menggaet para pemodal untuk masuk ke tanah air. "Bagaimana investor ketika melihat itu dan nyaman mereka akan masuk berinvestasi."

Adapun pada periode pertama, Fithra mengatakan kinerja kementerian bidang ekonomi Jokowi sudah cukup baik. Ia mengatakan persoalan selama lima tahun ini berada di sektor riil, misalnya industri, perdagangan, pertanian, hingga Badan Usaha Milik Negara.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan telah menyelesaikan susunan menteri Kabinet Kerja Jilid II. Ia meminta masyarakat sabar menunggu pengumuman resminya.

"Yang jelas, susunan kabinet untuk pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Saya akan umumkan segera setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024 pada 20 Oktober, bisa di hari yang sama, atau setelahnya," kata Jokowi di akun Instagram resmi miliknya, Kamis, 17 Oktober 2019.

Menurut Jokowi, para menterinya ke depan berasal dari berbagai macam latar belakang. Ia menuturkan mereka adalah orang berkompeten dan siap mengabdi."Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politikus, santri, juga TNI dan polisi. Tidak sulit menemukan mereka," ujar mantan gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi bercerita ia membaca sejumlah versi bocoran nama-nama menteri yang beredar di publik. Ia membaca untuk memastikan apakah susunan menteri benar-benar bocor atau tidak. "Saya sendiri membacanya dengan antusias kalau-kalau itu benar adalah bocoran," kata dia diikuti emoji senyum.

Hingga kini nama-nama menteri kabinet Jokowi jilid II masih misteri. Koran Tempo edisi Senin, 14 Oktober 2019, menulis Presiden Jokowi dikabarkan bakal mengisi kabinetnya yang baru dengan sejumlah wajah lama.

Mereka yang akan lanjut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Sri Mulyani, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

AHMAD FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

8 menit lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

1 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

2 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

11 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

12 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

13 jam lalu

Tim Kuasa Hukum dan Sejunlah Purnawurawan menyampaikan pembelaan untuk mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Jhusu Mayor Jenderal Tentara Nasionak Indonesia (Purn) Soenarko yang ditahan atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal di Jakarta, Jumat 31 Mei 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri
Eks Danjen Kopassus Soenarko Pastikan Aksi Tolak Kecurangan Pemilu Terus Berlanjut

Eks Danjen Kopassus Soenarko mengklaim tak akan menghentikan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu hingga pemerintah melakukan Pemilu ulang.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

16 jam lalu

President Jokowi Support Minster Bahlil Lahadalia to Take Over the Chairman of the Golkar Party

President Jokowi give support Minister Bahlil Lahadalia to seize the position of Chairman of the Golkar Party.


Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

17 jam lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Setujui 14 PSN Baru pada 2024, Ini Daftarnya

Menteri Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah Jokowi akan menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun ini.


Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Airlangga Sebut Munas Golkar Tetap Desember: yang Maju Musim Panen

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Musyawarah Nasional (Munas) partainya pada tahun ini akan tetap digelar Desember.