TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung enggan berspekulasi terkait peluang Ketua Umun Partai Golkar Airlangga Hartanto masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi Jilid II atau kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Itu hak prerogatif presiden," ujar Akbar di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Akbar mengatakan Partai berlambang pohon beringin itu tidak dalam posisi untuk turut campur tangan dalam meracik komposisi kabinet.
Mantan Ketua DPR RI itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi terkait nama-nama yang nantinya masuk dalam susunan Kabinet Jokowi Jilid II.
Namun, Akbar mengaku telah mendengar sejumlah informasi terkait struktur kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengatakan para kandidat menteri nantinya akan diisi oleh orang-orang dari latar belakang partai dan profesional.
"Beliau sudah menyebut-nyebut bahwa ada orang -orang yang mewakili profesional, ada orang-orang yang mewakili partai 55-45 persen," ujar Akbar.
Lebih lanjut Akbar mengatakan bahwa yang yang terpenting saat ini adalah orang-orang yang masuk dalam Kabinet Jokowi Jilid II harus memiliki kompetensi, integritas serta kualitas yang tinggi agar dapat membantu kerja Presiden dan Wakil Presiden secara maksimal nantinya.
"Itu yang penting untuk bisa menjamin beliau (Jokowi) bisa melanjutkan misi yang telah diwujudkan dalam lima tahun yang lalu untuk lima tahun yang akan datang, dengan harapan beliau meninggalkan satu legacy, suatu kenangan yang akan selalu kita kenang dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara," ujar dia.
